Kendari, Pakuan pos – Puluhan wartawan yang tergabung dari tiga organisasi yakni DPD Jurnalis Online Indonesia (Join) Kendari, IMO Sultra dan AWPI Sultra melakukan aksi unjuk rasa mengecam pernyataan Komandan Pangkalan TNI AU (Danlanud) Haluoleo, yang mengatakan wartawan yang meliput aksi penolakan ratusan TKA asal China gelombang kedua ditunggangi teroris.

Dalam aksi tersebut, para awak media mendesak Danlanud Haluoleo Kendari, Kolonel Pnb. Muzafar agar segera menyampaikan permohonan maaf secara terbuka ke publik.

Massa aksi bermaksud ingin berdialog dengan Danlanud Haluoleo, namun sekitar dua jam orasi di simpang empat Desa Ambaipua, tak satupun utusan dari Pangkalan TNI AU Haluoleo yang hadir menemui demonstran.

Ketua DPD Join Kendari, Mirkas menyayangkan sikap Danlanud yang tak ada etikad baik untuk mempertanggungjawabkan pernyataan tak berdasar, yang dilontarkan ke publik.

Parahnya lagi, kata dia, Kolonel Pnb. Muzafar tak memiliki niat untuk menemui wartawan yang menggelar aksi damai tersebut. Menurutnya, Danlanud tak menunjukan sikap yang gentel.

“Beliau (Danlanud) pengecut. Tak menunjukan jiwa kesatrianya sebagai seorang aparat TNI. Ini aja dia tidak mau menemui kita, bahkan tak satu pun orang Lanud yang didelegasikan untuk menemui kita,” ujar wartawan Tenggaranews.com ini, Kamis (16/6/2020).

Disebutkannya, selain desakan permintaan maaf secara terbuka ke publik, pihaknya juga mendesak Kepala Staf TNI AU (Kasau) untuk segera mencopot Danlanud.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penegasan ke institusi TNI AU dan lembaga lainnya, agar tidak sembarang mengeluarkan pernyataan yang tak berdasar dan tak bisa dibuktikan.

“Apa yang disampaikan beliau (Danlanud, red) merupakan hoax yang menimbulkan keresahan publik. Olehnya itu, Danlanud harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Ikas juga menambahkan, pernyataan Danlanud merupakan pembohongan publik dan upaya untuk membela diri dari sorotan publik.

“Danlanud telah menyebarkan hoax. Karena dia tidak bisa membuktikan pernyataannya. Seharusnya kan tidak boleh asal ngomong tanpa bukti yang kuat,” tambahnya.

“Kami juga akan melayangkan surat atas nama kelembagaan kepada Kepala Staf TNI AU, terkait desakan pencopotan Danlanud,” pungkasnya.

Kordinator Aksi, Ardi Sardin menyampaikan, apa yang dikatakan oleh Danlanud telah mencederai seluruh insan pers di Indonesia, tak terkecuali di Sultra

” Kami ingin Danlanud segera melakukan konfrensi pers serta mengundang seluruh wartawan yang ada di kota kendari untuk meluruskan pernyataan,” teriaknya melalui pengeras suara

Ketua IMO Sultra, Jefri menegaskan, agar Danlanud memberikan bukti nyata terkait pernyataannya itu.

“Kalau ada yang teroris, tangkap saja. Jangan menyalahkan wartawan kalau meliput. Wartawan itu bekerja secara profesional dan dilindungi hukum. Ada Undang-undang tentang Pers yang mengatur kerja-kerja wartawan,” ujar Jefri.

Di tempat yang sama, Pengurus Join Kendari, Alyadin Koteo mengungkapkan, bahwa sudah tujuh tahun dirinya menekuni profesi wartawan, namun sampai sekarang belum pernah ada tersiar kabar wartawan meledakan bom seperti yang dilakukan teroris.

“Kalau mengeluarkan statemen itu harus ada dasarnya, jangan asal main sebut saja,” katanya.