Cigombong, Pakuan pos – Menyikapi adanya bangunan tower BTS Protelindo yang melanggar aturan di wilayah Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, H. Wawan Haikal Kurdi sangat menyesalkan hal tersebut. Wawan menyatakan akan melakukan tindakan tegas.

Wawan Haikal mengatakan, bahwa pendirian bangunan tower harus melihat beberapa aspek sesuai yang sudah dituangkan dalam aturan. Yakni Regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (“Permenkominfo 02/2008”).

Selain itu juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama Menteri”). Yang paling utama adalah faktor keselamatan jiwa manusia.

“Pemerintah kabupaten bogor kan ada kepanjangan tangan dari pemerintah bogor dalam hal ini bupati. Sisitu ada camat, ada upt, dinas tata ruang, dinas tata ruang, terus terang saja saya sangat menyesalkan dengan adanya tower yang berdiri sangat berdekatan dengan pemukiman penduduk. Seharusnya muspika sigap dan langsung melakukan pengecekan ke lapangan. Kalau muspika merasa tidak punya kewenangan, kan bisa berkordinasi dengan pemerintah kabupaten bogor. Kan ada penegak perda, dalam hal ini pol pp yang punya kewenangan”, kata Politisi Partai Golkar itu, Kamis (11/03/2021).

Wawan menegaskan, kalaupun muspika tidak bisa berbuat apa – apa karena suatu alasan atau lain hal, maka dirinya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor akan berkordinasi dengan anggota Komisi III DPRD untuk bertindak.

“Sebagai wakil ketua dprd saya akan berkordinasi dengan komisi III untuk melakukan pengecekan ke lokasi bangunan tower tersebut. Jika ternyata bangunan tower itu terbukti melanggar aturan, maka sesuai kewenangan saya, saya akan merekomendasikan membuat surat kepada bupati agar tower tersebut ditinjau ulang, jika perlu harus dihentikan dan dibongkar”, tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, berdasarkan pantauan di lokasi, saat tower didirikan, pelaksana pembangunan tower tidak menerapkan Standar Operasional Posedur (SOP) tentang keselamatan kerja. Para pekerja tidak menggunakan alat – alat keselamatan kerja, seperti savety belt serta helm. Sementara itu jarak bangunan tower dengan pemukiman warga kurang dari dua meter saja. (Raden)