Pakuan pos – Tiba-tiba viral soal toilet sekolah di Bekasi yang dianggarkan ratusan juta per unit. Kenapa bisa begitu mahal? Pesan moral dari riuhnya berita viral soal “toilet mahal” itu adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harusnya mampu menjadi tempat pembelajaran moral bagi semua pihak. Jangan sampai sekolah justru menjadi menjadi sasaran praktik kurang baik apalagi korupsi.

Pandemi Covid-19 belum usai, tapi ada saja kejadian aneh di bangsa ini. Kadang lucu, kadang tidak masuk akal. Sebut saja, yang baru-baru ini viral soal toilet sekolah. Tentang anggaran pembangunan toilet sekolah negeri (SD dan SMP) di Kabupaten Bekasi yang mencapai Rp 196 juta per toilet. Berita yang beredar di media, pembangunan toilet ini dilakukan massal sebanyak 488 toilet sekolah di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Total anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 98 miliar, dari APBD perubahan tahun 2020.

Toilet sekolah mahal banget. Itu pendapat saya. Sebagus-bagusnya toilet di sekolah, seperti apa, sih? Pasti tidak mewah juga, kan? Toilet sekolah paling standar saja. Ada bak, ada kloset, ada urinoir, saluran air, dan atap. Kalau ada aksesori ya pasti sewajarnya saja. Asal, siswa di sekolah nyaman dan sehat saat menggunakan toilet. Dan ingat, toilet bukan infrastruktur utama di sekolah. Karena yang utama: kelas belajar, perpustakaan, ruang guru, dan sejenisnya.

Kenapa toilet mahal atau kemahalan?
Bila dianalogikan, misal toilet itu berukuran sekitar 5×5 meter, berarti totalnya 25 meter persegi. Dari berbagai sumber, bila diasumsikan biaya bangunan secara komplite hingga finishing plus ongkos tukang sekarang berkisar di antara Rp3-5 juta per m2. Anggap saja, Rp 5 juta dikalikan 25 meter2 maka totalnya 125 juta per toilet. Kira-kira begitulah. Nah di Bekasi, toilet sekolah mencapai Rp. 196 juta.

Tentu saja, toilet penting agar proses belajar mengajar nyaman. Selain harus bersih, toilet juga harus menyehatkan. Agar penggunanya tidak kena penyakit atau kuman. Tapi sangat disayangkan, bila fasilitas sekolah lainnya seperti ruang kelas tidak memadai atau ada yang rusak, sementara toilet dibangun dan menelan biaya yang mahal. Sekolah lebih perlu ruang kelas yang nyaman sebagai prioritas, lalu toiletnya. Bukan sebaliknya. Atau bila perlu, kelasnya nyaman toiletnya pun nyaman. Itu bagus.

Nah, berapa seharusnya biaya toilet di sekolah?
Tentu, jawabannya relatif. Hanya pihak yang bertanggung jawab yang tahu. Atau orang yang kompeten dalam ilmu bangunan yang paham. Tapi pesan moral yang bisa diambil dari berita viral soal “toilet menelan biaya besar” adalah sekolah sebagai lembaga pendidikan harusnya mampu menjadi “tempat pembelajaran moral” bagi semua pihak. Jangan sampai sekolah justru menjadi menjadi sasaran praktik kurang baik apalagi korupsi. Semua pihak harus peduli kepada sekolah sebagai tempat kegiatan belajar-mengajar yang tidak sebatas ilmu pengetahuan. Tapi juga tempat mendidik budi pekerti, karakter, dan moralitas semua pihak yang ada di dalamnya. Karena sekolah harusnya menjadi tempat yang paling “netral” dan terbebas dari praktik buruk siapapun.

Sekolah adalah lading pendidikan budi pekerti. Artinya sekolah harus mampu membekali siswa dan perangkatnya untuk memiliki budi pekerti yang baik. Melalui bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai – nilai perilaku manusia yang dapat diukur melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, serta norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Budi pekerti [ada akhirnya tercermin ke dalam tingkah laku, perangai, karakter dan akhlak. Hanya budi pekerti yang diajarkan sekolah itulah yang mampu membentengi manusia dari pikiran dan perilaku buruk, di samping memiliki moral dan akhlak yang baik.

Mungkin banyak pihak sepakat, bahwa sekolah dan lembaga pendidikan di manapun harus terbebas dari praktik buruk, termasuk korupsi. Jangan sampai pembangunan toilet sekolah anggaran biayanya sengaja dirancang di atas harga pasar pada umumnya. Jangan sampai anggaran untuk membangun sekolah digelembungkan alias di-mark up. Sama sekali tidak boleh terjadi. Karena sekolah adalah lembaga pendidikan dan semua pihak harus menyadari itu. Spiritnya sederhana, agar semua pihak menjadikan sekolah sebagai “tempat belajar” dalam segala hal yang penting untuk menjadikan kehidupan bangsa dan negara menjadi lebih baik.

Cukup sudah bangsa ini dihadapkan “peristiwa mengenaskan” seperti saat ada menteri tertangkap KPK akibat menerima suap benih lobster. Cukup sudah saat menteri yang bertanggung jawab urusan sosial malah korupsi di bantuan sosial. Cukup sudah kepala daerah yang jadi tontonan public akibat korupsi. Semua itu kasus memalukan dan tidak ada hubungan dengan pendidikan. Tapi sangat berhubungan dengan moral, dengan budi pekerti dan akhlak manusia. Negara harus introspeksi diri, penyelenggara negara dan aparatnya harus berbenah untuk menjauhi perilaku koruptif. Dan jangan korupsi di dunia pendidikan atau atas nama pendidikan. Apapun dalih dan motifnya.

Sekolah adalah tempat mulia untuk belajar dan mengajar. Maka pendidikan harus terus berbenah untuk meningkatkan kualitas, dalam hal apapun. Agar pendidikan “sadar diri” dan tidak keliru. Bahwa pendidikan bukan hanya tempat yang menganggap pengerahuan atau pelajaran sains lebih penting. Lalu mendiskriminasi moral dan budi pekerti. Sehingga akhirnya, banyak orang cerdas namun moral dan budi pekertinya bermasalah.

Kadang dunia pendidikan harus berani bersikap. Bahwa sekolah tidak terlalu cerdas pun tidak masalah. Tapi moral dan budi pekerti haris baik. Agar peradaban manusia lebih mudah diperbaiki, termasuk perilaku koruptif bisa dikurangi atau dihindari.

Karena faktanya di bangsa ini, banyak masyarakat yang tumbang akibat korupsi. Terlalu cinta pada urusan dunia dan lalai untuk menebar manfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Pendidikan itu memerdekakan bukan menyesatkan.

Oleh: Syarifudin Yunus, Pegiat Literasi TBM Lentera Pustaka