Bogor, Pakuan pos – Sejumlah pemilik lahan yang terkena imbas pembangunan interchange (bukaan) tol Jagorawi KM. 42,5 di Jalan Raya Parung Banteng, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, mengancam akan menggugat Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan PT Gunung Suwarna Abadi selaku pengembang lantaran tak puas atas jawaban somasi yang sebelumnya telah dilayangkan.

“Kami sedang mempersiapkan draft gugatannya, dan dalam waktu dekat akan dilakukan pendaftaran atas gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Gunung Suwarna Abadi dan Pemkot Bogor atas hilangnya akses jalan ke lahan milik warga akibat pembangunan tersebut,” ujar kuasa hukum warga, Dwi Arsywendo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (9/5/19).

Menurut Dwi, gugatan akan dilayangkan lantaran somasi tidak diindahkan. Bahkan, warga menilai bahwa Pemkot Bogor terkesan tutup mata atas permasalahan tersebut. “Buktinya pemkot menjawab saat disomasi bahwa pembangunan interchange bukanlah urusan pemkot,” tegasnya.

Padahal, dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot dan PT. Gunung Suwarna Abadi, tertulis jelas bahwa pemkot bertugas untuk memberikan perizinan atas pengadaan lahan untuk proyek bukaan jalan tol Jagorawi tersebut. “Jadi pemerintah tak bisa lepas tangan begitu saja,” ungkap Dwi.

Sementara itu salah seorang pemilik lahan, Yahya mengaku menyayangkan jawaban yang dilayanhkan Pemkot Bogor. “Pemkot sama sekali tidak peduli dengan permasalahan yang tengah menimpa warga,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor, Novy Hasby Munnawar mengatakan bahwa Pemkot Bogor sama sekali tidak pernah memberikan izin soal proyek tersebut. Sebab, pembangunan jalan tol dan bukaannya (interchange) adalah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT). “Bukan kewenangan kami. Berdasarkan undang-undang BPJT dan Kementerian PUPR yang punya wewenang, bukan pemerintah daerah,” ungkap Novy.

Ia menegaskan, Pemkot Bogor sama sekali tak terlibat dalam pembangunan tersebut. Melainkan hanya sebatas meminta kompensasi atas imbas proyek interchange yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara pemerintah dan PT Gunung Swarna Abadi sebagai pengembang bukaan tol jagorawi.

“Kami meminta kompensasi karena bukaan jalan tol itu adanya di wilayah Kota Bogor. Otomatis kita terkena dampaknya, makanya pemerintah meminta kompensasi berupa peningkatan Jalan Parung Banteng hingga ke R3, beserta dua unit bus dan shelter,” ungkap Novy lagi.

Disinggung mengenai kajian peningkatan jalan. Novy menyatakan bahwa hal itu dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Yang mengkaji soal itu mereka,” imbuhnya.

Novy menyatakan, dalam surat somasi tersebut tertulis bahwa dalam pertemuan dengan warga, pengembang berjanji akan memberikan akses jalan kepada warga. “Dan kami juga akan ikut mendorong agar pengembang memperhatikan hak rakyat,” katanya. (FK/Red).