Bogor, Pakuan pos – Menyikapi tanggapan unsur Muspika Cijeruk dan Pemerintah Desa Cipicung yang dinilai tidak kooperatif, Kuasa Hukum Awak Media yang dituding telah menyebar pemberitaan Hoax yakni Kantor Hukum Sembilan Bintang mengeluarkan pernyataan tertulis. Ini isi pernyataanya.

Bogor, 17 Juni 2020.

Kasus yang menyita perhatian atas adanya konten video yang dilakukan segenap jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Cijeruk, atas balasan tandingan pemberitaan dari rekan-rekan media, diantara nya Megaswara TV, Media Cetak Harian Sederhana & Media Online Bogor Channel.

Didalam video tandingan tersebut jajaran muspika menyatakan melalui ketua rukun tetangga 05 (RW. 01), “bahwa berita (Megawara TV, Koran Nasional Harian Sederhana & Online Bogor Channel) adalah HOAX”.

Dari dasar itu rekan-rekan media menggandeng Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners guna memberikan bantuan hukum atas perlakuan muspika cijeruk yang telah melecehkan marwah pers dan atau kinerja jurnalistik.

Setelah mempelajari data – data dan mendapat keterangan dari klient kami, maka kami sebagai kuasa hukum menilai :

Perbuatan jajaran muspika cijeruk sangat fatal. Karena,
mereka itu sosok pelayan publik dan diatas itu mereka secara hakikat sosial merupakan suri tauladan bagi semua masyarakat, tak terkecuali bagi insan pers itu sendiri.

Dengan ada nya dugaan “tuduhan HOAX” atas pemberitaan klien kami, melalui video pernyataan tandingan tersebut, muspika cijeruk bukan justru memperbaiki keadaan semisal lebih giat lagi menjadi lebih baik atas adanya permasalahan sosial di wilayah nya, malah justru membuat konten video yang tidak bermanfaat.
Karena bagaimana pun kegiatan jurnalistik klien kami telah sesuai dengan kaidah etika jurnalistik nya, membuat berita berimbang, objektif & kritis. Yang niatan klien kami hanya ingin mengungkap kebenaran material dihadapan khalayak ramai. Dan klien kami pun sebelumnya telah melakukan konfirmasi terhadap unsur muspika setempat melalui pemerintahan Desa Cipicung, namun pihak muspika tidak merespon nya.

Kami memandang bahwa perbuatan muspika cijeruk diduga telah melakukan pelanggaran kode etik serta pelanggaran terhadap kaidah hukum perdata & hukum pidana.

Adapun pelanggaran terhadap hukum keperdataan nya kami menelaah bahwa muspika cijeruk telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum melalui kekuasaannya (onrechtmatige daad over heids) sebagaimana Pasal 1365 & Pasal 1366 KUH Perdata. Adapun kaidah hukum pidana nya, muspika cijeruk diduga telah melakukan perbuatan menyerang kehormatan (nama baik) dan / atau penghinaan dan / atau penistaan dan / atau tuduhan fitnah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) & ayat (2) serta Pasal 311 KUH Pidana.

Selain itu pun mengingat video tersebut (tandingan, red) sudah disebar & diketahui oleh banyak orang. Sehingga Muspika Cijeruk diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 & Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 tentang transaksi ITE.

Maka itu, kami pun perhari ini telah melayangkan surat SOMASI (peringatan) kepada seluruh jajaran muspika cijeruk kabupaten bogor jawa barat sebagaimana surat somasi nomor : 0126 / SBLF / Srt . Som / VI / 2020 tertanggal 17 Juni 2020, dengan tenggang waktu respon selama 7 hari sejak somasi ini diterima oleh seluruh jajaran muspika Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor.

Kami layangkan somasi tersebut dengan tuntutan, diantaranya :

1. BAHWA MUSPIKA CIJERUK HARUS MEMBUAT KLARIFIKASI ATAS ADANYA PERNYATAAN TUDUHAN “HOAX” TERHADAP BUAH KARYA JURNALISTIK KLIEN KAMI TENTANG LIPUTANNYA ATAS SALAH SATU WARGA RT. 05 / RW. 01 DESA CIPICUNG KECAMATAN CIJERUK KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT;

2. MUSPIKA HARUS MENYATAKAN PERMINTAAN MAAF SECARA RESMI KEPADA KLIEN KAMI BAIK SECARA TERTULIS MAUPUN LISAN DIHADAPAN SELURUH MEDIA ELEKTRONIK (ONLINE, CETAK, TELEVISI & RADIO);

3. MUSPIKA HARUS MENGGANTI KERUGIAN BAIK SECARA MORIL, MATERIL MAUPUN IMMATERIL SEBESAR RP. 5.000.000.000,- (LIMA MILYAR RUPIAH) TERHADAP KLIEN KAMI BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN TANGGUNG RENTENG.

Selain itupun kami sudah berkoordinasi dengan pihak pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, untuk mendukung penuh rekan-rekan nya yang sekarang ini sedang berjuang menuntut keadilan (justice) & kepastian hukum (recht zekerheids) serta telah menjadi klien sah kantor hukum kami.
Karena bagaimana pun kegiatan klien kami telah didukung & dilindungi penuh secara yuridis melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ini merupakan pelajaran serius & mendalam bagi seluruh jajaran muspika cijeruk Kabupaten bogor, dan pelajaran bagi kita semua.
Hikmah yang termaktub bagi pelayan / penyelenggara publik dan pejabat publik, dalam menyikapi ini perlu langkah yang arif & bijaksana.
Jangan justru membuat konten balasan video yang mudharat nya lebih besar ketimbang manfaat nya.
Sungguh kekanak-kanakan.

Tim Kuasa Hukum Sembilan Bintang & Partners Law Office.