Rajiun, Pabrik Tebu Untuk Masa Depan Masyarakat Wadaga

0
264

Laworo, News Warta Publik Bupati Muna Barat (Mubar) LM.Rajiun Tumada menyayangkan sikap para politisi dan beberapa elemen masyarakat yang menolak masuknya perkebunan dan pabrik tebuh di kecamatan wadaga.pasalanya penolakan masuknya investor di wilayah tersebut seolah-olah di manfaatkan oleh para politisi untuk kepentingan pemilihan tahun 2019 kedepan.

“Saya sudah sampaikan asas manfaatnya jelas,hanya saja yang menjadi kendala adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan polemik untuk kepentingan politiknya”,kata rajiun saat di temui di kantor bupati Mubar,rabu (19/9/2018)

Rajiun juga telah menyadari bahwa masuknya program pabrik tebu tentu ada yang pro dan kontra.namun pada posisi tersebut sorang pemimpin harus mampu melihat apa yang di inginkan dan apa yang di butuhkan oleh masyarakat.tentu yang di utamakan adalah kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi sebua daerah. Terkait hal tersebut Pemda menilai bahwa untuk mendongkrak kebuntuan tersebut di perlukan peran investor .Olehnya itu masuknya pabrik tebu di Mubar merupakan solusi yang tepat untuk membangun fondasi dasar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menindak lanjuti program pemerintah pusat melalui pihak investor untuk penanganan swasembada gula secara nasional.

“Jadi kepentingan seorang bupati hanya ingin melihat daerahnya berkembang dan masyarakatnya sejahtera,tidak ada yang lain.Makanya masyarakat jangan melihat keadaan sekrang,berpikirlah untuk masa depan”,terangnya.

Terkait polemik penyerobotan tanah masyarakat,Bupati Mubar menyampaikan bahwa informasi itu tidak benar.lokasi perkebunan tebu di kecamatan wadaga dengan luas 4003,45 hektar tersebut merupakan kawasan hutan produksi konvesri (HPK) yang diturunkan statusnya menjadi Areal Peruntukan Lain (APL).

“Dalam pertemuan dengan masyarakat saya sudah jelaskan dan itu tuntas tidak ada masalah,hanya memang ada oknum-oknum yang sengaja memprofokasi masyarkat”,kesalnya.

Lebih lanjut Rajiun, juga sudah melakukan identifikasi terkait kepemilikan lahan dan masyarakat yang berkebun di areal kawasan hutan tersebut. Hasil identifikasi tersebut ternyata masyarakat wadaga yang selama ini berkebun hanya mengolah tanah sekitar 200 hektar.
Berdasarkan hal tersebut pemda mubar meminta kepada pihak perusahaan dan kementeian agar lahan 1.400 untuk diserahkan kepada masyarakat.

“Awalnya kita usulkan 800 hektar tapi saya meminta untuk di naikan menjadi 1400 hektar dan alhamdulillah di restui. jadi dimana letak kita menyerobot lahan masyarakat”,ujarnya.

Terkait dugaan kongkalikong dengan PT.WSA untuk memuluskan masuknya perusahaan tebuh di kecamatan wadaga itu tidak benar.Ucapan tersebut merupakan strategi dari lawan politik untuk menguatkan opini publik dan berusaha menjatuhkan serta menjelekan pemerintah daerah.

“Ini ucapan oknum anggota DPRD Mubar yang selalu berlawanan dengan pemerintah, mereka ini adalah orang yang tidak sepakat jika pemda melakukan terobosan untuk kesejahteraan masyarakat.pokoknya apapun yang dilakukan pemda selalu tidak benar di mata mereka “,pungkasnya.[ Red ]

 

Kontributor by Laode Pialo
News Warta Publik