Ciawi, Pakuan pos – Gonjang – ganjingnya penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bendungan bangkit mandiri (BBM), sampai saat ini masih belum menemui titik terang. Dari pengakuan, Haris, selaku ketua Bumdes BBM yang baru, pihaknya hanya menerima uang penyertaan modal sebesar 60 juta rupiah saja, sedangkan alokasi anggaran untuk penyertaan modal Bumdes adalah 91 juta rupiah.

Haris juga menegaskan, sisa anggaran yang belum diterimanya menurut Kepala desa Bendungan, Ciawi kabupaten Bogor, Ading, dibawa oleh Ketua Bundes BBM lama, DS.

“Saya hanya menerima 60 juta rupiah saja, kalau yang 31 juta rupiah, kata pak kades Bendungan Haji Ading, dibawa oleh ketua Bumdes lama, DS,” jelas Haris.

Kabar raibnya duit Bumdes BBM desa Bendungan tersebut, mendapat tanggapan dari ketua komisi satu DPRD Kabupaten Bogor, Usep supratman, ia menegaskan, jika memang diambil oleh ketua Bumdes lama, maka Itu masuk kategori pengelapan, dan melanggar pasal 374 KUHP, tentang penggelapan dengan pemberatan.

“Harusnya pejabat baru melaporkan, atau menegur dulu untuk minta pertanggung jawaban, kalau tidak ada pertanggung jawaban, baru laporkan,” kata Usep. Selasa, (19/11/2019).

Kalau kaitan dengan anggaran, lanjutnya, jangan sampai Bumdes hanya memindahkan anggaran atau untuk titipan semetara uang tersebut, pengawas dan pengawasannya harus jelas. “Camat yang punya wilayah dan sebagai dewan pembina, harus bisa membina, karena uangnya kan dari kas desa,” tegas dia.

Senada, Dari kacamata Praktisi hukum, Eddison, jika kejadiannya memang duit Bumdes itu dipakai oleh ketua lama, maka bisa dikategorikan masuk pada pasal 374, tentang penggelapan dengan pemberatan.

“Uang Bumdes yang dititipkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka bisa dijerat dengan pasal tersebut. Jika mengambil uang atas kehendak sendiri, maka dia saja yang kena, kalau atas perintah seseorang, maka bisa dilaporkan dua – duanya,” ungkapnya.

Bumdes itu. Sambungnya, adalah amanat undang – undang yang harus dipertanggung jawabkan. “Itu adalah dana negara, sekecil apapun tetap uang rakyat yang dipertanggung jawabkan,” tutupnya. (Abdan)