Palembang, Pakuan pos – Puluhan massa aksi menggeruduk Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Selasa (30/6/2020).

Dalam aksinya puluhan massa aksi yang dipimpin oleh Ruby Indiarta dan Ruben Alkahtiri yang tergabung dalam National Coruption Word (NCW) Sumsel mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melalui BPPD untuk memeriksa atau mengaudit PT Timur Jaya.

Pasalnya, PT Timur Jaya sebagai salah satu perusahaan besar di Kota Palembang diduga tak membayar pajak. Pihak massa aksi menilai, jika hal ini terus dibiarkan maka akan menjadikan perusahaan-perusahaan besar lain nanti ikut membandel dalam memberikan pajak.

“Kami menyesalkan adanya perusahaan besar seperti PT Timur Jaya terindikasi membayar pajak. Oleh karena itu, kami mendesak Pemkot Palembang melalui BPBD untuk mengaudit perusahaan tersebut,” ujar Ruby Indiarta didampingi Ruben Alkahtiri.

Dua pria yang juga Pimpinan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Sumsel, agar Pemkot Palembang serius mengaudit perusahaan-perusahaan besar seperti PT Timur Jaya dan lainnya.

“Karena salah satu penyumbang PAD Kota palembang ini adalah pajak, untuk itu kami meminta untuk segera buat tim dan audit serta investigasi aksi itu.
Berapa pajak nya. Gak mungkin diam di Palembang tapi tidak bayar pajak,” urainya.

Apalagi menurut Ruby, aktivitas PT Timur Jaya ini banyak menimbulkan dampak dan juga banyak kejadian baik itu dampak masyarakat maupun peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi.

“Karena PT Timur Jaya ini sudah sangat meresahkan, banyak sekali kejadian yang ditimbulkan oleh PT Timur Jaya Palembang, misalnya tahun 2002 peristiwa berdarah dan memakan korban di Pulo Gadung,” urainya.

Selanjutnya di di tahun 2020, terjadi peristiwa di labi-labi. Dan berbagai dampak lain. Dan seharusnya ini menjadi perhatian serius Pemerintah.

“Untuk itu kami mohon dengan tegas agar Pemkot segera bergerak. Karena kalau tidak maka kami akan datang ke Jakarta untuk mengadukan hal ini Kementrian dan Presiden,” pungkasnya.

Press release