Perusahaan Tambang di Wetar Berulah, Kapolri diminta Perintahkan Polres MBD Usut Tuntas

0
346

Oyang Orlando Petrusz, SH

 

Maluku,News Warta Publik-Perusahaan tambang yang mengelola produk plat-tembaga di Desa Lurang Pulau Wetar Maluku Barat Daya kembali berulah. Hari Rabu (21/11) lalu, perusahaan yang konon sahamnya telah beralih dari PT Batu Tua Kharisma kepada perusahaan Merdeka Group ini secara sewenang-wenang melakukan penggusuran lahan dengan menebang pepohonan di dalam lahan hak-adat milik warga setempat, yang didalamnya terdapat sejumlah pohon kayu-besi atau bulian (Eusideroxylon zwageri). Padahal sebelum itu sudah dibuat sebuah perjanjian-tertulis memuat syarat-syarat bagi perusahaan sebelum tanah tersebut digusur, antara lain kewajiban-kewajiban hukum yang patut dipenuhinya bagi pihak Pemilik-Lahan, sedangkan kewajibannya itu belum satu pun dipenuhi, lagi pula pada saat itu, Zakarias Masnary alias “Caka”selaku pemilik atas lahan hak-adat itu tidak berada di tempat.

Kabar tentang peristiwa penggusuran lahan diiringi penebangan pohon-pohon yang didalamnya terdapat pohon-pohon kayu-besi oleh perusahaan penambang tembaga yang didalamnya terdapat Group-Perusahaan yang dikenal dengan nama Merdeka-Group ini disampaikan langsung oleh Ester Francis yang biasa disapa ‘Usi Ete’, isteri Zakarias melalui melalui telepon seluler dari Lurang di Wetar siang hari Rabu (21/11) itu juga. Melalui pembicaraan telepon siang hari itu Usi Ete mengabarkan aksi penggusuran lahan hak-adat milik suaminya itu dengan nada yang sangat kesal. “Perusahaan sudah beraksi gusur lahan dan tebang pohon-pohon yang didalamnya ada pohon-pohon kayu-besi padahal ada perjanjian kedua-belah pihak yang antara lain membebani kewajiban perusahaan, di mana ditentukan penggusuran lahan baru bisa dilakukan apabila perusahaan sudah memenuhi kewajibannya terhadap pihak pemilik-lahan, sedangkan sampai saat ini, kewajiban perusahaan dalam perjanjian itu belum dipenuhi”, tandas Usi Ete. Dia mengaku lebih kesal karena selain kewajiban yang diperjanjikan dalam perikatan yang sudah dibuat kedua belah pihak belum juga dipenuhi oleh pihak perusahaan, aksi penggusuran lahan itu dilakukan pada saat suaminya Zakarias ‘Caka’ Masnary selaku pemilik-lahan tidak berada di tempat. Padahal dalam perjanjian itu menurut keterangan suaminya Zakarias, tambah Usi Ete, tidak akan ada penggusuran lahan bilamana perusahaan belum memenuhi kewajibannya. Ditambah lagi penggusuran itu sudah jauh melampaui batas yang diperjanjikan khusus untuk pelebaran jalan dari Kamp ke Lerokis, bahkan hingga mengakibatkan musnahnya kurang 30-an pohon kayu-besi didalamnya terdapat 2 pohon berukuran besar yang siap dipanen.

Kabar penggusuran lahan hak-adat milik keluarga Masnary di Pulau Wetar ini mendapat kritikan pedas dari tokoh masyarakat Maluku yang juga salah satu Pemangku Adat dari Leke-Daholo Negeri Wonreli Pulau Kisar Maluku Barat Daya, Oyang Orlando Petrusz SH.

Dihubungi terpisah oleh Munir Akhmad dari media ini bersama Udin Waliulu dari www.kabarhukum.com siang hari Sabtu (1/12), Oyang dengan nada tegas mengatakan : “Perusahaan penambangan sebagai model badan usaha modern apalagi didalamnya konon terdapat perusahaan sekelas Merdeka-Group yang skala usahanya sudah dikenal begitu luas, mestinya tampil pada baris paling terdepan sebagai pelopor bagi dunia-usaha khususnya tentang bagaimana menghargai hak-milik warga masyarakat apalagi yang berhubungan hak-hak adat atas tanah. Sebab manajemen perusahaan tentu tahu sesuatu hak milik termasuk hak-adat atas tanah dilindungi menurut hukum dan juga mereka tentu tahu sesuatu perikatan yang sudah dibuat justru menjadi undang-undang bagi para pihak. Sebagai perusahaan besar, manajemen mestinya merasa punya tanggungjawab moral menghargai hak milik atas tanah hak-adat dan mematuhi perjanjian yang sudah dibuat dengan pemilik lahan”.

Oyang lebih jauh menekankan, bahwa sebagai bagian dari tokoh adat khususnya di Maluku Barat Daya pihaknya menyatakan protes keras sekaligus mendesak perusahaan segera menghentikan kegiatannya sampai ada penyelesaian dengan pemilik lahan sesuai dengan ketentuan perundang-undang

an yang berlaku. Dia juga tidak luput mendesak pihak Kepolisian segera mengambil hukum, setidak-tidaknya memanggil barang siapa yang melakukan penebangan untuk dimintai keterangan. Karena tindakan penebangan pohon-pohon kayu-besi dan lain-lain apalagi sampai menggunakan alat-alat berat chain-saw dan lain-lain, padahal syarat-syarat untuk itu dalam perikatannya belum dipenuhi perusahaan, sama artinya perusahaan telah melakukan kekerasan terhadap barang yang dilarang menurut psl 170 KUHP. Peristiwa ini menurut hukum bukan termasuk delik-aduan oleh karena itu menurut Oyang Polisi mestinya sudah lebih dahulu mengambil langkah-langkah hukum tanpa perlu menunggu apakah si empunya barang atau pemilik-lahan datang melapor atau tidak.

Pihak manajemen perusahaan-pengelola tambang di Pulau Wetar ini sampai berita ini dikirim ke meja-redaksi belum bisa dimintai konfirmasi karena belum diperoleh nomor kontak yang bisa dihubungi. Namun menurut Oyang, dia berharap Kapolri Jenderal Tito Karnavianmemerintahkan jajaran aparatnya di Maluku khususnya di Maluku Barat Daya agar lebih proaktif melihat persoalan ini dan segera diusut tuntas, karena sudah sekian lama perusahaan-tambang ini beroperasi bahkan sudah ganti-manajemen beberapa kali, tidak memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat lokal bukan saja di Maluku Barat Daya secara umum melainkan khusus di Pulau Wetar sendiri. Peristiwa ini, tandasnya, harus diusut secara tuntas agar ke depan jangan sampai kembali terulang dan membuat masyarakat menjadi nelangsa. Dia juga berjanji akan segera mengusung peristiwa ini untuk dijadikan agenda pembahasan khusus di dalam rapat Majelis Latupatih Provinsi Maluku yang merupakan forum Dewan Adat Maluku di Ambon.[ Red ]

 

Kontributor by Munir Akhmad
News Warta Publik