Bogor, Pakuan pos – Rendahnya serapan anggaran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada triwulan ini, kembali menjadi perhatian DPRD Kota Hujan. Wakil rakyat pun meminta agar pemkot tidak memberikan dana yang besar kepada dinas dengan serapan anggarannya tak maksimal.

“Buat apa dikasih besar-besar, apabila ujung-ujungnya tak terserap dan menjadi Silpa. Apalagi saat ini dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, pemerintah tengah mengalami defisit Rp360 miliar,” ujar Ketua Fraksi PPP, Zaenul Mutaqin kepada Pakuan pos, Kamis (10/10/2019).

Menurut dia, defisit yang dialami Pemkot Bogor terkesan sudah menjadi budaya lantaran hal itu terjadi setiap tahun. “Sekarang defisit, tapi ujung-ujungnya balance. Sekarang tinggal bagaimana pemkot memprioritaskan memberi anggaran kepada dinas yang serapannya baik,” kata Zaenul.

Selain itu, kata Zaenul, dinas-dinas juga harus mulai selektif dalam mengusulkan program kegiatan. Dengan kata lain, pemerintah mesti membuang program yang tak bersentuhan langsung dengan rakyat. “Ya, harus selektif lah. Program-program yang tak menyentuh masyarakat tak perlu dilaksanakan,” ungkap pria yang hobi mengkoleksi action figure itu.

Zaenul juga menyoroti terkait berkembangnya isu bahwa pemkot akan mencoret pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam pokok pikiran (pokir) dewan, dan hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. “Dewan itu tidak punya proyek. Yang ada aspirasi langsung dari masyarakat, dan itu mesti direspon dewan. Misalnya soal pembangunan turap. Yang perlu dicatat pokir atau aspirasi tidak berasal dari musrenbang. Salah kalau pemkot mau coret itu, gara-gara defisit,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Zaenul, pemkot tak perlu mencari kambing hitam atas minimnya serapan anggaram dan defisit Rp360 miliar. “Jangan cari kambing hitam, yang oenting evaluasi saja apa yang terjadi. Kalau defisit, ya lihat berapa target pendapatan dan realisasinya. Kemudian lihat prioritas pembangunannya,” katanya.

Zaenul juga memberi contoh terkait program kegiatan yang bukan prioritas dan terkesan buang-buang anggaran. “Contohnya di Dinas Perhubungan. Mereka memasang parking gate di kawasan GOR Pajajaran. Tapi sampai sekarang nggak berfungsi. Sedangkan harga mesin itu kan tak murah. Itu prioritas atau bukan. Nah, ini harus jadi pembelajaran bagi pemkot, agar tak diulangi lagi di APBD berikutnya,” katanya.

Sementara itu, salah satu OPD yang serapannya masih rendah adalah Dinas Pendidikan (Disdik). Kasubbag Pembinaan Peng­adaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Dedi Rus­mana mengatakan, ada beberapa paket proyek yang mengalami gagal tender. Di antaranya adalah revitalisasi SDN Cijahe dengan pagu Rp275 juta, SDN Pamoyanan 2 senilai Rp960 juta dan SDN Tajur 1 yang memiliki pagu Rp1,3 miliar. “Ya, sejauh ini ada tiga paket yang gagal lelang. Alasannya beragam,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Fachrudin mengatakan bahwa rendahnya serapan di Disdik lantaran anggaran di OPD tersebut banyak bersumber dari pusat. “Untuk pegawai, BOS dan sertifikasi guru itu kan per triwulan bisa Rp30 miliar. Setahun itu bisa Rp90 miliar. Untuk triwulan ini saja bum cair. Biasanya November serapan baru naik,” ucapnya.

Sementara untuk belanja langsung, kata Fachrudin, Disdik hanya memiliki porsi kurang lebih sebesar Rp30 miliar. “Kalau terkait ada kegiatan yang gagal lelang, itu ranahnya Unit Layanan Pengadaan (ULP),” kata dia.

Fachrudin menyatakan bahwa untuk kegiatan fisik di Disdik meliputi RKB, perbaikan, revitalisasi gedung. “Ya, tiap tahun sama lah begitu,” ungkapnya.

Diketahui, berdasarkan data dari Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) adalah OPD yang paling kecil menyerap anggaran. Pasalnya, dari anggaran sebesar Rp332,469,334,761, PUPR baru menyerap Rp50,744,434,131 atau sekitar 15.26 persen. Selain itu, ada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari dana Rp368,831,688,966, rumah sakit pelat merah iti baru menyerap 24,074,905,670 atau sebesar 6.53 persen.

Kemudian, Dinas Kesehatan Rp267,860,163,279, baru terserap Rp88,475,147,031 atau sekitar 33.03 persen. Selanjutnya Dinas Perumahan dan Pemukiman dari Rp167,099,609,334, dan baru diserap Rp74,082,060,479 (44.33 persen). Sedangkan yang terakhir adalah Dinas Pendidikan senilai Rp626,424,156,161, terserap Rp289,410,331,027 (46.20 persen). (FK)