Bogor, Pakuan Pos – Miris, para pekerja proyek pembangunan dinding penahan tanah (Dpt) yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Kesuma di jalan Cihideung – Maseng, tepatnya di Kampung Cibalung, Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, tidak menggunakan alat keselamatan kerja.

Ironisnya, saat dikonfirmasi, mandor proyek tersebut mengaku bahwa perusahaan penyedia jasa kontruksi yang diketahui bernama CV. Cipta Kesuma itu, sudah menyediakan alat keselamatan kerja, tapi menurutnya jika dipakai akan merepotkan.

“Alat keselamatan kerja ada, udah disiapkan sama perusahaan. Kenapa gak dipake sama pekerja, soalnya bikin ribet”, tukas mandor proyek yang mengaku bernama Samsudin, warga asal Jasinga Kabupaten Bogor, kamis (09/12/2021) sore.

Ketika ditanya terkait pekerjaan yang merupakan salah satu Program Penyelenggaraan Rekontruksi Jalan yang dikucurkan pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp. 184 juta, dengan masa kerja selama 45 hari kalender itu, jawaban Samsudin cukup membingungkan dan banyak menjawab dengan kata tidak tahu.

“Saya disini hanya sebagai mandor. Gak ada hubunganya dengan perusahaan. Progres pekerjaan sudah berapa persen saya gak tau, karena itu urusan pengawas. Soal berapa lama kerjaan ini bisa selesai saya gak tau. Urusan tekhnik pekerjaan itu bagian pelaksana. Dimana alamat CV. Cipta Kesumanya saya gak tau. Sama pelaksananya juga saya baru kenal, gak tau namanya siapa, saya cuma mandorin yang kerja aja”, jawab lelaki setengah baya yang mengenakan kaos bertuliskan Upt PUPR Jonggol itu kepada awak media di lokasi proyek.

Menyikapi hal itu, Sekretaris Organisasi Kepemudaan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri dan Purnawirawan TNI – Polri (GM FKPPI) Rayon 10.04 -15 Cigombong – Cijeruk R. Supriyadi menilai bahwa itu menggambarkan ketidak profesionalan perusahaan penyedia jasa kontruksi.

“Itu gambaran bahwa si perusahaan yang melaksanakan proyek tidak profesional. Penggunaan alat dan jaminan keselamatan kerja itu kan sudah mutlak dan harus dipatuhi para penyedia jasa kontruksi, sesuai peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah, karena itu berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia. Dan penyedia jasa juga harus menempatkan orang yang menguasai bidang kontruksi, jangan cuma bisa jawab serba gak tau”, tegas Supriyadi.

Sekjen GM FKPPI itu juga meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor melalui dinas-dinas agar lebih selektif dalam menentukan perusahaan mana yang akan diberi pekerjaan proyek APBD. Selain itu, fungsi pengawasan saat pekerjaan dilaksanakan juga harus lebih dioptimalkan.

“Pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pemda harus lebih dioptimalkan. Jika ditemukan ada perusaan pelaksana pekerjaan yang melanggar, segera lakukan tindakan tegas. Kalau perlu putuskan kontraknya”, tandasnya. (Tim)