Cigombong, Pakuan pos – Penyaluran Bansos bagi masyarakat terdampak covid – 19 di hampir seluruh desa di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor Jawa barat masih menyisakan polemik di kalangan masyarakat. Berbagai dugaan kecurangan dan pemanfaatan yang dilakukan para oknum pun jadi sorotan publik.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, secara umum, keluhan masyarakat dipicu oleh ulah para oknum nakal yang melakukan pungutan uang secara liar kepada penerima bantuan, dengan dalih untuk pengganti ongkos kirim, biaya administrasi, partisipasi maupun kebijakan.

Selain itu, ditemukan juga pemotongan bantuan mulai dari penyaluran Bantuan Sembako Tunai (BST), hingga pada BLT DD, dengan dalih pemerataan. Bahkan di sebuah kampung salah satu desa di Kecamatan Cigombong, oknum pengurus melakukan manipulasi data penerima BPNT Bank Mandiri dengan mencoret nama para penerima yang sudah ditetapkan dan menggantinya dengan nama penerima baru sesuai keingininanya. Lebih parahnya lagi, oknum di wilayah lainya memotong beras penerima BPNT masing – masing sebanyak 2 liter.

“Iya pak, beras bantuan warga yg seharusnya masing – masing dapat 30 kilo itu dipotong 2 literan. Gak tau itu berasnya buat apa”, ungkap warga Kecamatan Cigombong yang identitasnya enggan dipublikasikan.

Sorotan lain terarah pada keberadaan agen e-warung penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dadakan, yang diduga dimonopoli oleh orang – orang dekat di lingkungan pemerintah desa. Bahkan kekecewaan KPM semakin menjadi ketika agen e-warung di salah satu desa, kedapatan menyalurkan sebuah bahan pangan yang kondisinya sudah tidak layak konsumsi, karena busuk dan mengeluarkan bau tidak sedap.

Menanggapi banyaknya permasalahan tersebut, Pemerintah Kecamatan Cigombong melalui Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (PKM) Yazidil Bustomi, menjelaskan, terkait rumor yang berkembang, pada tanggal 23/6/2020 lalu, Kadinsos Kabupaten Bogor telah melakukan monitoring (Inspeksi Mendadak, Sidak – red) ke wilayah Kecamatan Cigombong.

Dengan didampingi oleh Plt Camat, Kasatreskrim Polsek Cijeruk – Cigombong, dan perwakilan Forkopimcam Cigombong lainnya, serta pengurus Apdesi, Kadinsos meninjau langsung ke lapangan saat penyaluran BPNT. Kadinsos juga langsung melakukan breafing bersama pihak – pihak terkait dan menyampaikan beberapa point penting.

Catatan penting itu yakni, kepala desa atau istrinya tidak boleh menjadi pihak yang terkait langsung dengan bantuan, aparatur hanya bertugas sebagai fasilitator bagi warga. Dan terkait dengan Standar Operasional Prosedur (Sop) atau Juknis kriteria agen, kriteria warung SOP nya sebagai pengampunya adalah pihak Bank Mandiri.

“Saya sepakat dengan pesan plt camat cigombong terkait kriteria agen atau e – warung. Itu ranahnya ada di pihak Bank Mandiri. Jadi yang harus menjelaskan secara rinci terkait SOP BPNT baik kepada instansi pemerintah maupun masyarakat itu pihak bank”, tutur Kasi Pkm Cigombong, Yazidil Bustomi.

Berdasarkan konsultasinya dengan pimpinan, lanjut Tomi, pihaknya akan menggelar Rapat koordinasi terbatas, yang akan mengundang pihak Bank Mandiri untuk menjelaskan aturan dan ketentuan yg berlaku dalam mekanisme BLT BPNT. Selain itu perlu juga adanya akurasi data BNBA dari Bank Mandiri dengan data yg ada di desa.

“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana data yg sudah berjalan harus diupdate kembali sehingga tidak ada lagi data yang simpang siur. Data harus linier dan terpadu sehingga tidak ada lagi data baik dari kementerian, provinsi, kabupaten bogor, yang memunculkan data yang bersifat immedetlly sehingga kami di lapangan tidak kebingungan dalam pendistribusiannya. Maka PR yang besar dalam bantuan sekarang ini adalah melakukan re-validasi n re-verifikasi, sehingga antara Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pengawasan bersifat linier”, jelasnya.

Tomi menambahkan, perlu adanya regulasi yg jelas terkait bantuan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Karena pemerintah Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Daerah yang akan menjalankan regulasi yang telah ditetapkan.

Menanggapi aspirasi masyarakat dan sejumlah pihak yang menginginkan adanya pos pengaduan terkait berbagai permasalahan yang berkenaan dengan Bansos covid – 19, Tomi mengaku menyepakatinya.

“Saya sangat sepakat jika ada fasilitasi pos pengaduan, karena ini merupakan konsep demokrasi ideal yakni setiap permasalahan, aspirasi, pengaduan mendapatkan wadahnya, wadah inilah sebagai diskursus kritis apa yang telah digagas teorinya oleh Filosof Horkheimer dan Jurgen Hubermas, setelah terwadahi akan menjadi bahan evaluasi dan keputusan kebijakan yg universal”, pungkasnya. (Benz)