Bogor, Pakuan pos – Omnibus Law Cipta kerja adalah sebuah RUU untuk menarik investasi, yang ternyata isi dari UU tersebut sangat merugikan pekerja. Demikian dikatakan Ketua PSP SPN PT. Unitex Kota Bogor, Syahril ketika aksi Tolak UU omnibus law dan penegakan supremasi hukum di Gedung DPRD Kota Bogor, Rabu (26/02/2020).

Menurutnya, terbukti dengan beberapa pasal merubah ketentuan yang ada, seperti upah per jam yang dampaknya adalah hilangnya upah Bulanan, Hilangnya Pesangon, Hilangnya Jaminan Kesehatan, Hilangnya Cuti dan sebagainya.

Tidak hanya itu. Masih kata Syahril, kontrak dan outsourcing diperluas tanpa batas waktu, serta dihapusnya sanksi pidana diganti dengan sanksi administratif.

“Ini semua adalah pemiskinan tersistimatis, kedepannya anak cucu kita menjadi jongos di negeri sendiri,” kata Syahril.

Jadi intinya. Sambung Syahril, RUU ini kental sekali nuansa pesanan pihak pemodal. Bahkan, lanjut dia, pesangon itu menjadi 29 bulan dari 32,2 bulan yang saat ini.

“RUU ini memberikan karpet merah untuk pemodal asing dan juga Tenaga Kerja Asing (TKA) yang unskiil dapat dengan mudah masuk ke Indonesia yang akan menggeser tenaga kerja Indonesia,” tukasnya. (*)