Meski Ditolak Masyarakat, PT.WSA Tetap Investasi 1 Triliun Lebih Untuk Perkebunan Tebu

0
639

Laworo, News Warta PublikPerseteruan antara masyarakat Wadaga yang menolak masuknya perusahaan tebu, pemerintah daerah dan sebagian anggota DPRD kabupaten Muna barat (Mubar) terkait masuknya perusahaan Pt. Wahana Suria Agro (WSA) masi menjadi kontroversi.

Disatu sisi masyarakat wadaga merasa di bohongi dan terancam kehilangan lahan perkebunan sekitar 4.003,45 hektar namun disisi lain Pemda Mubar terus ngotot dan mengijinkan PT.WSA masuk dan membangun pabrik gula dengan alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah pihak PT.WSA merasa tidak peduli dengan perseteruan itu. Malah PT.WSA Terus melakukan terobosan untuk memuluskan rencananya dalam membangun perindustrian gula pasir dan perkebunan tebuh di mubar.

Banyak pihak menilai,Pemerintah tidak lagi berpihak kepada masyarakat kecil khususnya mereka yang memiliki provesi sebagai petani di kecamatan Wadaga.
Penilaian tersebut dilontarkan beberapa aktifis serta masyarakat setempat. Mereka merasa di zolimi secara ternag-terangan oleh pihak pemerintah dengan masuknya perusahaan.

“kalau pemda berpihak kepada rakyat,harusnya memdorong dan meningkatkan petani lokal.salah satu contoh misalnya, panggil PT.Kacang Garuda bangun pabrik disini.Karena 90 persen petani di mubar menanam kacang.dan bnayak hal dibanding dengan perkebunan tebu yang asing di telingah masyarakat”,kata pemuda yang tidak mau disebutkan namanya.

Kendati demikian,perjuangan penolakan masuknya PT.WSA oleh masyarakat wadaga menimbulkan pilu dan duka yang dalam setelah munculnya keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor :11/1/PKH/PNDM/2016.Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk perkebunan tebu Atas nama PT Wahana Suria Agro di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara 4.003,45 hektar.

Munculnya keputusan tersebut membuat masyarakat geram dan menaggap pemda Mubar telah membohongi masyarakat.
Berdasarkan hasil sosialisasi dan kesepakatan pada tahun 2015,bahwa setelah penurunan status kawasan dari HPK ke APL,pemda mubar bersama masyarakat akan membicarakan ulang untuk menentukan penggunaan lahan tersebut.

Namun Ditengah pejalanannya, proses itu tidak dilakukan.pemda mubar seolah-olah memfasilitasi PT.WSA untuk mendapatkan 4.003,45 hektar lagan yang ada di kec.wadaga.

Berdasarkan keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal tersebut,Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Sultra), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu telah mengeluarkan Izin prinsip penanaman modal dalam Negri ke Perusahaan PT. wahana Surya Agro.

Dalam Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negri dengan Nomor : 34/74/IP/PMDN/2017 dan Nomor Perusahaan : 01778.2012

Nilai investasi untuk pembangunan pabrik gula Dan perkebunan tebuh yang rencananya akan di bangun di muna barat berkitsar sampai Rp. 1. 418.000.000,00 atau 1 Triliun lebih.

Lokasi proyek yang rencana akan dibangun Industri Gula pasir bertempat di Desa Latompe, Kecamatan Lawa sedangkan Lokasi proyek untuk perkebunan tebuh yakni di kec. Wadaga, kec. Lawa. Kec. Sawerigadi, Kecamatan Tikep, Kec. Kusambi dan Kec. Napano kusambi Kabupaten Muna Barat.

Untuk diketahui, berdasarkan surat Izin usaha yang di keluarkan, Luas tanah untuk industri gula pasir seluas 200 Ha dan perkebunan tebuh seluas 8.000 Ha.

Hal ini dikeluarkan Berdasarkan Undang – undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan Republik Indonesia memberikan ijin sementara sampai dengan pereusahaan memperoleh Izin usaha.

Menanggapi hal tersebut Mantan ketua DPRD Mubar La Ode Koso dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan bahwa proses penurunan status kawasan di kecamatan wadaga merupakan salah satu permainan.
Ia menduga ada aroma suap dalam proses pemberian ijin kepada PT.WSA.karena dalam proses itu terlalu cepat,sementara biaya penurunan kawasan tidak jelas.

“Biasanya kalau oenurunan status kawasan itu anggarannya da

ri APBD-2,tapi saya tidak tau kalau yang ini.diambil dimana anggarannya”,jelasnya

Olehnya itu pihaknya meminta agar KPK menyelidiki aliran dana pada proses penurunan kawasan di kecamatan wadaga.

“Ada dugaan,dan ini skala besar.makanya kami minta KPK untuk menelusuri aliran dan yang digunakan pada proses penurunan kawasan hingga munculnya keputusan Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal Nomor :11/1/PKH/PNDM/2016.Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di konversi untuk perkebunan tebu Atas nama PT.WSA”,tukasnya.[ Red ]

 

Kontributor by Laode Pialo
News Warta Publik

Ilustrasi google