Cigombong, Pakuan pos – Paska dihapusnya Unit Pelaksana Tekhnis Pendidikan (UPT P) di tiap kecamatan, Sistem di lingkungan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Cigombong semakin mengkhawatirkan. Pasalnya dalam pengelolaan program kegiatan maupun berbagai program bantuan yang dikucurkan pemerintah, diduga kuat sarat dengan unsur manipulasi dan korupsi yang tersistematis.

Diawali dalam pengelolaan dana Bos. Hampir seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Kecamatan Cigombong, secara nyata telah melanggar Undang – Undang nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi pengelolaan dana Bos yang seharusnya terpampang di setiap sekolah, agar masyarakat khususnya wali murid mengetahuinya. Terlebih dimasa pandemi corona ini. Tidak ada kejelasan dan penjelasan secara rinci kemana dana Bos dialokasikan. Sementara Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) selama beberapa bulan terakhir dihentikan karena PSBB. Hal ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan dari dinas terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Lebih parahnya lagi, sejumlah bendahara sekolah mengaku selama menjabat, dirinya tidak pernah memegang dana BOS atau dana kegiatan lainya, karena selama ini seluruh keuangan dikuasai oleh kepala sekolah.

“Selama saya menjadi bendahara sekolah saya hanya diberi kewenangan untuk mencatat uang masuk dan uang keluar serta menandatangani pelaporan saja. Karena keuangan sepenuhna dipegang oleh kepala sekolah”, ungkap salah satu bendahara sekolah dasar negeri di wilayah Cigombong yang identitasnya enggan dipublikasikan, senada dengan pengakuan bendahara sekolah dasar lainya.

Sumber Djava Media Grup lainya mengungkapkan, dana BOS yang notabene merupakan hak peserta didik itu dalam setiap pencairan dipotong oleh oknum pejabat dinas, yang hasilnya dibagikan kepada para oknum pejabat dilingkungan pendidikan sebagai “jatah setoran upeti” rutin.

“Bukan rahasia umum lagi, dana Bos itu dipotong dan hasilnya dibagi dengan jumlah yang variatif sesuai jabatanya, mulai dari level bawah di kecamatan hingga kabupaten”, beber sumber diinternal pendidikan.

Perlu diketahui oleh masyarakat, Besaran dana BOS reguler untuk Siswa SD/MI di tahun 2019 adalah dari Rp. 800.000 per siswa dan di tahun 2020 ini naik menjadi Rp. 900.000. Untuk siswa SMP/MTs sebesar Rp.1 juta menjadi Rp1,1 juta. Di tingkat SMA dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK yang sebelumnya sebesar Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta rupiah per siswa.

Selanjutnya, Modus operandi lain yang dilakukan oknum terkait saat pelaksanaan Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah (PPCKS). Dimana menurut pengakuan salah satu calon kepala sekolah yang dinyatakan tidak lolos beberapa tahun kebelakang, bahwa para calon kepala sekolah sudah menjadi sebuah “budaya” harus menyetorkan sejumlah uang kepada kelompok oknum panitia seleksi, yang nilainya cukup fantastis.

“Jadi kalau mau jadi kepala sekolah di cigombong itu sangat mudah. Tidak perlu memiliki kemampuan lebih, tidak perlu melalui uji kopetensi serta tidak perlu memiliki sertifikat. Asal sanggup bayar mahar yang dipinta, ya pasti jadi”, imbuhnya, yang mengaku saat mendaftar jadi kepala sekolah dirinya sudah memenuhi persyaratan namun tidak sanggup membayar uang pelicin yang dipinta oknum panitia seleksi.

Penggunaan uang pelicin lainya diberlakukan para oknum pejabat dinas di tingkat kecamatan saat guru atau kepala sekolah hendak minta pindah tugas ke sekolah lain.

“Ya setidaknya guru atau kepala sekolah yang minta pindah tugas ke sekolah lain harus menyiapkan uang minimal lima juta rupiah. Baru permohonanya di acc oleh pejabat berwenang. Kalo enggak ya permohonanya sudah pasti diabaikan”, ujar salah satu pendidik SDN di Cigombong beberapa waktu lalu.

modus lainya, saat pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BOS ke setiap sekolah. Dalam kegiatan ini, Tim Monev melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan berkas lainya. Namun hal itu hanya bersifat formalitas saja. Pada kenyataanya masing – masing sekolah telah menyiapkan amplop berisi sejumlah uang untuk memuluskan hasil pemeriksaan tanpa adanya temuan.

Beberapa hal tersebut diatas hanya sebagian dari sekian banyak modus yang terjadi di lingkungan dunia pendidikan Kecamatan Cigombong. Belum lagi modus lain yang dilakukan oleh para oknum pendidik dalam pengelolan Bantuan Siswa Miskin (BSM), KIP, PKH, penjualan LKS dan Buku Paket yang bekerjasama dengan melibatan tangan pihak ketiga, Pemotongan Uang Tabungan Anak, Pungli yang memanfaatkan Komite saat sekolah mendapat bantuan dari APBD, Dll.

Sungguh miris bukan? Ketika Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan program pendidikan karakter untuk peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, sementara perilaku para pendidiknya didominasi oleh para oknum yang memanfaatkan berbagai peluang yang bukan menjadi haknya untuk memperkaya diri sendiri.

Menyikapi kondisi tersebut, Center for Budget Analysis Lembaga CBA mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan atas dugaan praktik tindak pidana korupsi dana pendidikan di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor.

Praktik dugaan penyelewengan dana pendidikan sudah sangat mengkhawatirkan, dugaan yang terlipat mulai dari oknum Kepala Sekolah, serta oknum Dinas Pendidikan. Praktik suap, penyalahgunaan wewenang, laporan fiktif, ini terlalu masif dan terstruktur.

“Kami yakin dugaan praktik penyelewengan anggaran dana pendidikan di Kecamatan Cigombong sudah mengakar sejak lama, dan ada semacam pembiaran dari dinas pendidikan. Untuk itu CBA juga meminta Kejari Kab Bogor memanggil dan memeriksa Kepala sekolah dan oknum Dinas pendidikan untuk diperiksa dan dimintai keterangan, selain itu kepala dinas pendidikan Kabupaten Bogor juga harus dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai Kuasa pengguna anggaran pendidikan”, Tandas Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Centre For Budget Analysist. (Tim)