Mendesak Komisi Informasi Untuk Menyamakan Informasi di Badan Publik

0
183

News Warta PublikKeterbukaan informasi adalah hak masyarakat untuk menjalankan system control terhadap badan publik dalam menyelenggarakan kegiatan dan program kepemerintahan, namun informasi yang tersedia di web badan publik tidak seragam, bahkan masih ada yang tidak memenuhi kriteria keterbukaan informasi, sehingga hak akses masyarakat terhadap informasi tidak terjamin dengan baik.

Kesan bahwa keterbukaan informasi masih mandeg merupakan akibat dari Komisi Informasi yang tidak memenuhi kewajibannya dalam menjalankan system control terhadap badan publik. Wajar apabila, Komisi Informasi masih dinilai minim kinerja dan menjadikan era keterbukaan informasi menjadi menurun.

Standar keterbukaan informasi menurut UU No.14/2008 harus memenuhi informasi yang wajib dibuka, informasi yang serta merta di buka kepada masyarakat, dan informasi yang dikecualikan. Namun, masih banyak badan publik yang tidak mencantumkan informasi tersebut di laman web resmi badan publik, sehingga setelah 10 tahun perjalanan keterbukaan informasi, badan publik masih saja tertutup.

Kami dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik), menilai bahwa setiap badan publik harus mencantumkan setiap informasi dalam web resminya secara menyeluruh, termasuk informasi yang dikecualikan. Membuka informasi yang dikecualikan dalam laman web berfungsi untuk melihat apakah ada informasi yang dikategorikan dalam pengecualian tersebut tersedia atau tidak di badan publik tersebut. Agar masyarakat pun mengetahui apa saja informasi yang dikecualikan dalam badan publik.

Untuk mengetuk keseragaman informasi tersebut, menurut kami itu adalah tugas Komisi Informasi yang seharusnya mencanangkan proyeksi satu tata kelola informasi di badan publik. Selama ini, keterbukaan informasi seperti tidak memiliki tuan, Komisi Informasi minim gebrakan dan kinerja untuk mendorong keterbukaan informasi.

Sejauh ini, PPID di setiap badan publik masih tidak memiliki standar keterbukaan informasi di laman web resminya, lihat saja laman resmi web di 15 Parpol yang mengikuti pemilu di tahun 2019 mendatang, kriteria web yang paling akses terhadap keterbukaan informasi tidak mencapai 100%, bahkan sulit sekali untuk mencari laporan keuangan partai politik kecuali di Partai PKS, Partai Gerindra dan Partai Nasdem.

Oleh karena itu, Kami mendesak Komisi Informasi untuk bekerja mendorong keterbukaan informasi, menyamakan konten informasi di setiap badan publik sesuai dengan kebutuhan akses masyarakat terhadap informasi di badan publik.[ Red ]

Adri Zulpianto
Direktur Lembaga Kaki Publik

(Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik)

Ilustrasi google