Cigombong, Pakuan pos – Bangunan tower BTS yang menurut pelaksana pembangunan menara merupakan milik PT Protelindo disoroti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perhimpunan Masyarakat Pemerhati Pembangunan Pasundan Raya (Lsm PMP3R).

Menurut Anwar Hesa selaku Ketua Umum Lsm PMP3R, pembangunan menara yang berlokasi di Kampung Gg Kawung Luwuk RT 05 RW 05, Desa Ciburayut itu perlu dikaji ulang, bahkan bila perlu dilakukan pembongkaran, karena tidak memenuhi syarat.

Yakni, tinggi menara yang berukuran kurang dari 45 meter misalnya memiliki standar jarak aman menara BTS dengan pemukiman minimal 20 meter dan berjarak sepuluh meter dari area komersial dan 5 meter dari daerah industri. Sementara bangunan menara itu lebih dari 45 meter dan jaraknya dengan pemukiman penduduk hanya berjarak tidak kurang dari 5 meter saja.

“Kok bisa dengan jarak segitu badan perijinan bisa membiarkan pembanguanan tower bts itu bisa terlaksana. Apa tidak ada tim survey dari dinas terkait dari pemerintah daerah yang sebelumnya survey ke lokasi. Atau jangan – jangan mereka masuk angin?”, imbuh Ketum Lsm PMP3R, jum’at (05/03/2021)

Sementara, lanjut Anwar, WHO telah menetapkan bahwa bangunan menara BTS harus memenuhi level batas radiasi yaitu 4,5 watt/meter persegi untuk perangkat/menara yang menggunakan frekuensi 900 Mhz dan 9 watt/meter persegi untuk menara/perangkat yang menggunakan frekuensi 1.800 Mhz.

“Ketentuan pendirian menara pemancar telekomunikasi itu dibikin untuk perlindungan masyarakat diantaranya dari bahaya radiasi tower di kehidupan setiap hari”, tambahnya.

PMP3R mendesak kepada dinas terkait agar segera turun kelapangan untu melakukan peninjauan sekaligus pengkajian ulang atas menera BTS tersebut yang bangunanya kini sudah berdiri. PMP3R juga dalam waktu dekat akan berkordinasi dengan DPRD agar melakukan sidak lapangan. Karena hal itu berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia.

Untuk Diketahui,terkait Pembangunan BTS mengacu kepada Regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi (“Permenkominfo 02/2008”).

Selain itu juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi (“Peraturan Bersama Menteri”).

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain: a.tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama; b.ketinggian Menara; c.struktur Menara; d.rangka struktur Menara; e.pondasi Menara; dan f.kekuatan angin.

Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.Sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: a.pentanahan (grounding) b.penangkal petir c.catu daya, d.lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light) e.marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).adapun untuk Identitas hukum terhadap Menara antara lain: a.nama pemilik Menara,b.lokasi Menara,c.tinggi Menara,d.tahun pembuatan atau pemasangan Menara,e.Kontraktor Menara,f.beban maksimum Menara.

Apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo 02/2008, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin, bahkan pembongkaran sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. (Raden)