Bogor, Pakuan pos – Kendati usulan Pemkot Bogor terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Obligasi Daerah telah ditolak oleh Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Kota Bogor. Namun, hal tersebut masih menuai sorotan, salah satunya dari Pengamat Ekonomi Saefudin Zuhdi. Menurutnya, apabila dilihat dari sisi keuangan Kota Hujan belum waktunya menerapkan kebijakan tersebut.

“Belum waktunya karena APBD 2020 saja sempat mengalami defisit. Selain itu, dana perimbangan dari pusat juga menurun. Sedangkan APBD kita hanya Rp2,5 triliun. Sehingga harus dikaji ulang,” ujar Saefudin kepada wartawan, Senin (2/12).

Ia mengatakan, alangkah baiknya Pemkot Bogor melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) fokus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Misalnya, retribusi parkir, pajak resoran dan hotel yang masih terjadi kebocoran akibatnya kurang maksimalnya pengawasan,” katanya.

Saefudin menuturkan, untuk mengantisipasi kebocoran di sektor hotel dan restoran, pemerintah harus membuat jaringan digital dengan bekerjasama bersama Gojek atau Traveloka. “Tren sekarang ini banyak orang bertransaksi lewat online. Sehingga bisa mudah terpantau dan tak terjadi kebocoran. Intinya Bapenda harus bisa membuat inovasi baru. Sekarang pajak restoran saja baru tergali 40 persen,” jelasnya.

Menurut dia, obligasi memang sebagai salah satu alternatif untuk menggali sumber keuangan dan pembeli obligasi biasanya mendapat bunga tetap sebesar lima persen dari nilai pembelian obligasi. “Jadi pemkot harus hati-hati. Kalau punya kelebihan PAD tak masalah. Bila masih defisit buat apa?. Pemerintah pusat kan tak tahu kemampuan keuangan daerah seperti apa?,” katanya.

Kalaupun obligasi ingin tetap dijalankan, sambung dia, pemerintah dan DPRD harus bersepakat membuat payung hukum untuk meminimalisir konflik di kemudian hari.

Sebelumnya, Anggota Bapemperda Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya mengatakan bahwa regulasi tersebut tidak dibutuhkan oleh Pemkot Bogor lantaran tidak ada satupun alasan logis dari pemerintah terkait rencana kebijakan tersebut.

“Kalau alasannya untuk pembangunan sarana publik yang mendesak. Memang pemkot mau bangun apa? Untuk pembangunan rumah sakit tipe C kan mau dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk GOR dibantu APBN Rp800 miliar. Lantas untuk apa obligasi?,” ujar Atty saat ditemui di kantornya.

Atty menilai bahwa pengajuan Perda Obligasi tidak relevan lantaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) atau dana yang nganggur milik Kota Bogor selalu tinggi setiap tahunnya. “SILPA kan selalu besar setiap tahun, itu karena perencanaan kegiatan tak matang. Sekarang mau obligasi atau berhutang untuk pembangunan, ini kan lucu. Sisa uang banyak nganggur, tapi mau obligasi,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Atty menyatakan, apabila alasan Pemkot Bogor melakukan obligasi dengan menjual saham ke masyarakat, hal itupun tidak tepat lantaran khawatir berpotensi untuk disalahgunakan. “Selain itu masyarakat yang mana yang mau beli saham obligasi? Warga tidak butuh yang seperti itu? Kemudian tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dari pembelian obligasi. Jangan berbisnis dengan rakyat. Lagipula defisit kan sering terjadi,” katanya.

Menurut Atty, apabila regulasi tersebut sampai gol, maka justru akan menambah beban piutang kepala daerah selanjutnya lantaran pembayaran bunga untuk obligasi tersebut diambil dari APBD. “Ini akan menjadi hutang dan membebankan walikota yang akan datang. Apalagi bila jangka waktunya 10 tahun,” katanya.

Lebih lanjut, kata dia, dalam rapat tersebut pemkot mengajukan 15 perda baru. Padahal, Presiden Jokowi telah meminta daerah tidak rajin membuat perda. “Itu kan jelas instruksinya. Kalau pemkot mengusulkan untuk mencabut 10 perda yang sudah tak terpakai, saya setuju,” paparnya. (FK)