Cigombong, Pakuan Pos – Pembagian bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Mandiri yang disalurkan E – Warung Mandiri Much di area penggilingan padi Kampung Ciburuy RT 02 RW 02, Desa Ciburuy, secara nyata melanggar Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Pasalnya, di lokasi kegiatan tidak ada satu orang pun petugas satgas Penanggulangan Covid – 19 yang menghimbau masyarakat yang berkerumun tanpa jarak dan sebagian besar tidak mengenakan masker. Bahkan di lokasi tidak ditemukan alat kebersihan untuk mencuci tangan maupun hansanitizer.

“Ah saya sih ikut aja ngantri sama warga lainya meskipun saya gak pakai masker. Toh petugas yang ada juga gak ada yang larang kami berkerumun pak”, ungkap salah satu KPM warga Ciburuy yang identitasnya enggan dipublikasikan.

Di lokasi ini penyalur membagikan enam jenis bahan pokok, yang disebutnya sebagai sembako, meskipun jumlahnya enam jenis bahan pokok. Tapi petugas penyalur itu bersikeras bahwa meskipun jumlahnya hanya enam jenis tapi itu tetap dinamakan sembako.

” Biar jumlah bahan pokok yang kami salurkan itu jumlah enam item, tapi tetap itu namanya sembako pak”, kilah Daryatin alias Cacing, salah satu petugas penyalur di lokasi.

Pernyataan Daryatin itu diucapkannya secara lantang dan berapi – api dihadapan ratusan KPM. Padahal secara arti sesungguhnya Sembako merupakan singkatan dari Sembilan Bahan Pokok. Hal itu cukup membuktikan bahwa selama ini telah terjadi pembohongan dan pendohan terhadap publik. Karena bahan pokok yang dibagikan penyalur dalam setiap kesempatan hanya berjumlah enam jenis bahan pokok bahkan kurang. Seperti beras, kacang hijau, tempe, telur, daging ayam dan buah.

Menyikapi hal itu, Wildan Nugraha, Ketua Komunitas Silaturahmi Warga Bogor sangat menyayangkan atas kondisi yang terjadi. Terlebih, kepala desa merupakan ketua gugus tugas pencegahan dan penanggulangan wabah Pandemi Corona ditingkat wilayah.

“Kalo menurut saya kondisi yang terjadi itu akibat pembiaran dan tidak berfungsinya satgas di tingkat wilayah. Mungkin kepala desa dan jajarannya mengganggap anjuran pemerintah itu hal yg sepele bahkan mungkin telah mengorbankan masyarakatnya. Kan dal penerapan PPKM Mikro itu dikomandoi oleh kepala desa dan melibatkan pengurus RT dan RW serta itu jelas ada anggarannya. Terlebih penyalur dikelola oleh keluarga besar kepala desa”, tegas Wildan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Ciburuy maupun petugas penyalur bansos enggan memberikan keterangan dan seolah gak yang terjadi bukan masalah yang serius untuk disikapi (Raden)