Kepala Daerah OTT, Bukti Bukan Karena Soal Kecilnya Gaji, Tapi Soal Minimnya Moral Kepemimpinan

0
590

News Warta PublikOTT yang menggaet pimpinan tinggi Kabupaten Lampung Selatan, pihak KPK mengamankan bukti berupa uang dengan jumlah yang membuat masyarakat Lampung Selatan menggeleng-gelengkan kepala, total Rp.700 juta dalam bentuk pecahan 50 ribu dan 100 ribu, Membuktikan buruknya kredibilitas kepala daerah ditengah-tengah tuntutan kenaikan gaji kepala daerah.

Sepak terjang Zainudin Hasan selain sebagai adik kandung ketua MPR, Zulkifli Hasan, zainudin pun dikenal sebagai ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung.

Maju sebagai Bupati pada tahun 2015, Zainudin Menjadi Bupati Lampung Selatan berpasangan dengan Nanang Ermanto, sebagai besutan empat partai yaitu PAN, PKS, PDIP, dan NasDem, namun koalisi ini tidak mampu menjamin bersihnya pemerintahan seperti yg di janjikan pada saat kampanye.

Ditengah tuntutan kenaikan gaji kepala daerah, maka OTT kepala daerah yg kian marak membuktikan bahwa kenaikan gaji bukanlah solusi untuk mengikis korupsi yg dilakukan kepala daerah.

Menurut kami, kecilnya pendapatan kepala daerah merupakan pembodohan dan pembohongan publik, karena gaji kepala daerah bukan sebesar gaji pokok yg diketahui oleh masyarakat umum, tp juga ada tunjangan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah.

Diketahui bahwa harta Zainudin sebesar Rp.13,396,204,209 miliar pada tahun 2015 saat mengajukan diri untuk maju sebagai Bupati, padahal tahun 2013 harta Zainudin sebesar Rp. 2.331.631750.

Dalam 2 tahun, harta Zainudin bertambah sebesard11 Miliar, jumlah tersebut membuktikan bahwa seorang bupati bukanlah orang yg miskin yg kekurangan pendapatan dan membutuhkan uang dari hasil korupsi, ini adalah masalah mentalitas kepemimpinan, bukan soal besaran gaji atau pendapatan seorang kepala daerah.

Oleh karena itu, kedepannya kepala daerah terpilih harus mampu menunjukan sikap dengan tidak menyakiti masyarakat melalui tindakan amoral dgn merampas uang rakyat.

Kedudukan yang di amanatkan oleh undang-undang dengan jalan pemilu yang demokratis ini menjadi bermartabat dan berintegritas.[ Red ]

Wahyudin
Direktur Lembaga Kaki Publik