Keluh Kesah Petani Soal Harga Jagung Hibrida

0
326

Muna Barat (Sultra), News Warta Publik– Antusias petani Desa Marobea, Kecamatan Saweregadi, Kabupaten Muna Barat (Mubar), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menyambut program pemerintah, patut diacungi jempol. Betapa tidak, begitu mengikuti sosialisasi program jagung hibrida yang diselenggarakan instansi tekhnis, petani langsung banting stir. 95 persen warga Desa Marobea, yang sebelumnya menanam jagung tradisional, beralih ke jagung hibrida.

Komitmen pemerintah desa dan kabupaten

Alhasil, usaha petani mengembangkan jagung hibrida cukup menunjang penghasilan mereka. Dilansir dari media daring Kepala Desa Marobea, Launi Samir, mengungkapkan prospek jagung hibrida di wilayahnya sangat menjanjikan. Bahkan kata dia, jagung hibrida jadi komoditi unggulan.

Inisiatif pemerintah desa dan kabupaten untuk mendukung program jagung hibrida ini tak ada habisnya. Demi suksesnya program itu, Pemda Mubar melalui Dinas Pertanian akan menyediakan pupuk buat petani. Pengadaan pupuk ini telah dialokasikan dalam APBD Mubar tahun 2018. Dengan tersedianya pupuk tersebut diharapkan produksi jagung petani, bisa meningkat.

Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen Pemda Mubar dalam mengembangkan jagung hibrida, sekaligus menyukseskan program pertanian yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

Ditingkat pemerintah desa juga sedang memprogramkan pengadaan oven (alat pengeringan jagung). Sumber anggaran akan diusulkan lewat APBD atau dari dana desa. Bila itu sudah terealisasi, maka kualitas jagung hibrida milik petani akan semakin baik dan nilai jualnya tinggi. Disisi lain, penguatan kapasitas SDM petani juga menjadi perhatian, seperti memberikan pembinaan kepada petani. Sehinga ketrampilan petani dalam bertani kian bertambah.

Prospek ekonomi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kepala Desa Marobea, Launi Samir bahwa dari 237 kepala keluarga yang ada di Desa itu, sekitar 95 persen warganya memilih bertani jagung hibrida. Pertanyaan besarnya ialah mengapa warga memilih menanam jagung hibrida? Karena berdasarkan fakta lapangan, kondisi tanah sangat cocok untuk komoditi ini. Rata-rata jagung yang ditanam, tumbuh subur dan berbuah besar. Lalu, omset juga sangat luar biasa. Jika harga jagung bermain pada angka Rp 4.000 – 5. 000 per kilogram, omset pertahun bisa menembus Rp 30 – 40 juta. Itu hanya hasil tanam dari lahan satu hektar.

Disamping itu, luasan lahan untuk mengembangkan jagung hibrida cukup memadai. Saat ini saja, lahan yang ditanami baru sekitar 400 hektar. Artinya, jika jagung hibrida ini dikembangkan dan dikelola secara profesional serta didukung dengan fasilitas teknologi pertanian yang cukup, maka peluang ekonominya sangat menjanjikan.

Fluktuasi harga jadi masalah

Wacana Pemda Mubar menjadikan jagung hibrida di Desa Marobea sebagai ikon Mubar patut didukung dan diapresiasi. Sebab dari 81 desa dan 5 kelurahan di Mubar, hanya Desa Marobea yang sukses program jagung hibridanya. Tapi ada satu masalah serius yang dihadapi oleh ratusan petani. Masalahnya adalah harga tidak stabil alias fluktuasi.

Harga jagung hibrida saat ini belum terkontrol atau masih mengikuti mekanisme pasar. Inilah yang membuat petani dilema. Mengapa jadi dilema? Disatu sisi, aktivitas petani mengembangkan jagung hibrida untuk menyukseskan program pertanian yang dilakukan pemerintah. Dilain sisi, harga masih turun naik.

Momen yang ditunggu oleh petani saat panen raya tak terwujud. Asa petani ketika itu, harga jual jagung hibrida bermain diatas Rp 3.000 per kilogram atau tepatnya Rp 3.150 perkilo gram sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP). Namun kenyataannya tidak begitu. Justru, harga saat panen raya anjlok, hingga Rp 2. 400 per kilogram. Harapan petani ketika itu, seperti pepatah, jauh panggang dari api.

Adanya jaminan kepastian harga dari pemerintah, membuat petani menggebu-gebu dan bertambah yakin akan prospek jagung hibrida. Apalagi, setiap sosialisasi yang dilakukan instansi tekhnis dihadapan petani, kerap bicara soal harga. Tentu, harga yang dimaksud ialah sesuai dengan HPP.

Berangkat dari analisa dan kalkulasi ala petani, akhirnya keputusan menanam jagung hibrida jadi pilihan. Petani tak ragu lagi. Karena info yang diperoleh mengenai harga membuat mereka tenang. Apalagi keputusan harga ini dilakukan oleh pemerintah. Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia (RI) bersama BULOG telah menandatangani nota kesepahaman atau istilah kerennya MoU (Memorandum of Understanding). Hasil MoU menyebutkan jagung hibrida milik petani akan dibeli oleh BULOG dengan HPP senilai Rp 3.150 per kilogram.

Nyatanya, MoU ini tak dilakukan di jajaran BULOG yang ada di Mubar. Daerah Mubar sendiri, Kantor Seksi Logistik (Kansilog) masih bernaung di Kansilog Muna. Karena Mubar merupakan Daerah Otonom Baru (DOB), buah pemekaran dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehinga dalam pembelian jagung masih ditangani oleh Kansilog Muna.

Info terbaru dari Pemdes Marobea mengatakan bahwa hingga kini, Kansilog Muna tak membeli jagung petani. Dan petani pun terpaksa menjual hasil keringatnya kepada tengkulak dengan harga bervariasi. Kisaran harga antara Rp 2.400 sampai Rp 3.000 lebih per kilogramnya.

Sehubungan dengan harga tadi, beberapa waktu silam, kalangan media dan KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) Mubar, ikut membantu. Malah, KTNA Mubar sampai bersurat ke DPRD Mubar, guna menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kansilog Muna. Tapi sayang, usaha itu gagal. Petani pun pasrah dan menjual jagungnya tergantung harga pasar.

Pemerintah harus Konsisten

Ironi petani jagung hibrida adalah catatan buruk terhadap pemangku kebijakan. Sebab kebijakan pemerintah pusat tak bisa dijalankan di daerah, khususnya di Mubar. Entah apa masalahnya, sehingga kebijakan itu tak ditindaklanjuti oleh jajaran BULOG yang ada di Mubar. Akibatnya, petani dan masyarakat lainnya kecewa. Lebih dari itu, akan muncul antipati dan rasa tidak percaya.

Untuk menjaga integritas pengambil kebijakan ditingkat pusat, maka perlu adanya supervisi terhadap organ yang bertugas di daerah. Sebab ketidakpatuhan organ di daerah, dalam hal ini Kansilog Muna, imbasnya ikut dirasakan oleh BULOG di Jakarta, Kementrian Pertanian RI bahkan sampai Presiden Joko Widodo.

Mengapa demikian? Poinnya hanya satu, bahwa pemerintah pusat dinilai tidak konsisten dengan regulasi yang telah dibuatnya. Sehinga opini yang terbangun dimata publik, pemerintah terkesan, tidak serius menjalankan program yang telah disusunnya. Solusinya adalah pemerintah dan lembaga kontrol bersinergi untuk mengawal program yang ada. Sebab pemerintah, lembaga kontrol dan elemen lainnya, memiliki tujuan yang sama, yakni terciptanya kesejahteraan petani atau rakyat. [ Red ]

Penulis: La Ode Biku
News Warta Publik

Image google