Bogor, Pakuan Pos – Dalam setiap akhir tahun, pemerintah desa wajib melaporkan pertanggungjawaban kegitan yang diajukan. Mulai dari BHPRD, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, plus Samisade dan Bantua provinsi.

Hal itu dikatakan Kasi Pemerintahan Kecamatan Cijeruk Hilmi Gunawan, saat dijumpai di ruang kerjanya, Senin (18/12/2021).

Hilmi mengatakan dalam penyusunan laporan tersebut secara umum di tiap kecamatan kendalanya adalah jumlah personil yang tidak seimbang dengan jumlah ─║aporan yang harus diselesaikan.

“Jika disangkutkan antara jumlah kegiatan dengan rupiah jujur saja sdm nya kurang medukung. Sehingga menghambat penyelesaian laporan sesuai yang dihapkan pihak kecamatan”, katanya.

Hilmi juga mengakui bahwa kendala utama dalam pelaporan di Kecamatan Cijeruk yakni jam terbang dari pemerintah desa yang masih belum berpengalaman.

“Dari sembilan desa di Kecamatan Cijeruk ada tiga desa yang baru. Hal itu tantunya menjadi kendala. bukan rahasia umum lagi ketika presiden diganti maka otomatis kabinetnya juga diganti, kondisi itu sama dengqn yang terjadi di desa. Hal itu tentunya jadi menghambat penyelesaian pelaporan”; imbuhnya.

Dia juga mengatakan, kendala keterlambatan dalam pelaporan ketika laporan yang sebelumnya belum selesai, datang lagi laporan lain yang harus diselesaikan.
Menyikapi hal itu, pihaknya melakukan pembinaan-pembinaan ke desa-desa terkait penyusunan pelaporan agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

“Pembinaan yang kami lakukan di desa-desa itu seperti tertib administrasi kepegawaian, tata surat, tata dinas, pengangkatan staf desa termasuk bentuk pertanggujawaban dalam SPJ, seperti DD ADD dan yang terakhir soal Samisade”, tandasnya.

Menutup perbincangan, apapun kendala yang dihadapi pemerintah desa, laporan pertanggungjawaban itu harus tetap diselesaikan. Karena menurutnya itu merupakan kewajiban mutlak. (Raden)