Kalau Banar Tanah Negara, Bukti-bukti Persil ex EV 986 Harus Ada Pada BPN

0
519

Bangsa Angkotasan, SH
Koordinator Divisi Advokasi Hukum dan HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik ( eLSKaP )

 

Ambon, News Warta PublikDasar dan mekanisme proses penghapusan tanah-tanah partikulir diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikulir, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 18 tahun 1958 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 37 tahun 1963. Termasuk kategori “ tanah partikulir “ menurut UU Nomor 1 tahun 1958 adalah tanah-tanah eigendom seluas lebih 10-Bau atau kurang lebih 77.000-80.000m2, yang setelah dilakukan penghapusan (likwidasi) statusnya berubah menjadi “tanah negara” sebagaimana dimaksud dalam psl 2 UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Hanya secara spesifik  “tanah-tanah negara bekas Eigendom” ini dijadikan Obyek Landreform dan didistribusikan lagi kepada para Petani melalui program Landreform yang mekanismenya diatur dalam PP No. 224 tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP No. 41 tahun 1964.

Ditilik menurut aturan-aturan ini, setiap Obyek Tanah Negara ex Eigendom yang berasal dari hasil penghapusan atau likwidasi tanah-tanah partikulir bukti-bukti suratnya harus ada pada negara cq BPN. Baik bukti-bukti tanah itu mau pun bukti tentang peristiwa-peristiwa yang meneguhkan hak negara cq BPN, sebab UU menentukan kewajiban menyerahkan surat-surat dan peta tanahnya ketika ditetapkan sebagai Obyek-Likwidasi bahkan diiringi sangsi pidana bagi Pemilik-Asal yang menghalang-halangi, dan mekanisme likwidasi itu melalui beberapa peristiwa mulai penetapannya dengan surat keputusan Menteri sampai Pemberian Ganti-Rugi. Bila BPN tidak bisa membuktikan hak-hak serta peristiwa-peristiwa yang meneguhkan hak itu, maka secara otomatis penguasaannya sebagai “tanah negara” mengandung cacat dan bisa disebut bersifat sewenang-wenang.

Pendapat ini dikemukakan Pengamat Hukum, Bansa Angkotasan SH, yang juga Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP), kepada media ini bersama Udin Waliulu dari www.kabarhukum.com di Ambon Jumat (28/9) lalu, yaitu ketika diminta komentarnya secara terpisah terkait keterangan Lutfi Attamimi Direktur PT Maluku Membangun yang mengharapkan Rekomendasi Pembatalan Hak-hak atas Tanah pada persil ex Eigendom No. 986 dan No. 987 di Kota Ambon dari laporannya kepada Ombudsman RI Perwakilan Maluku di Jln DR J.B. Sitanala Tanah Lapang Kecil Ambon sejak Desember 2013 yang lalu.

Dimintai komentarnya tentang ke-2 persil ex Eigendom 986 dan 987 sebagai “tanah negara” menurut status hukum yang difahami publik Kota Ambon selama ini, dengan nada lantang Angkotasan mengatakan : “ tanah negara bukan berarti ada hak negara untuk memiliki atau menjadi pemegang hak milik melainkan sekedar hak untuk menguasai dan mengatur sebagai implementasi psl 33 UUD 1945. Nah, bila instansi agraria mengaku sesuatu bidang tanah eigendom merupakan tanah negara berarti haknya itu diperoleh dari proses penghapusan atau likwidasi tanah-tanah partikulir berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1958 yang dilaksanakan dengan PP Nomor 18 tahun 1958 dan kemudian diubah dengan PP Nomor 37 tahun 1963. Dan bila tanah negara itu bekas eigendom, maka peruntukannya adalah sebagai Obyek Landreform dalam program Redistribusi Tanah dengan mematuhi tata-cara sebagaimana diatur dalam PP Nomor 224 tahun 1961 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 41 tahun 1964, antara lain : subyek hak harus Bekas Penggarap atau Petani lain-lainnya, luas tiap orang maksimum 10.000m2 atau 1 Ha, dan tanah itu masing-masing harus diolah sendiri sebagai kebun tidak dibiarkan terlantar ”.

Kaitannya dengan adanya klaim PT Maluku Membangun, Angkotasan lebih lanjut mengatakan, karena klaim itu dibantah, maka menurut hukum sesuai norma psl 1865 KUHPerdata, menjadi kewajiban Kakanwil ATR/BPN Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk membuktikan semua rangkaian peristiwa mengenai jalannya proses penghapusan (likwidasi). Bukti-bukti itu menurut dia bila ditinjau berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1958 dan aturan pelaksanaannya dalam PP Nomor 18 tahun 1958 yang kemudiannya diubah dengan PP No. 41 tahun 1964, setidak-tidaknya meliputi : Grosse Acta, Meetbrief, Surat Keputusan Menteri tentang Penetapan Tanah sebagai Obyek Penghapusan dan Berita Negara tentang Penetapan itu serta Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Ganti-Rugi kepada Pemilik Asal yang dilengkapi pula dengan Bukti Pemberian Ganti-Rugi entah berupa sejumlah Uang-Tunai atau sebidang Tanah.

Mengapa harus menyertakan Grosse Acta dan Meetbrief menurut dia karena UU menentukan setiap Pemilik-Asal wajib menyerahkan semua surat-surat dan peta tentang tanah itu bila sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri sebagai tanah yang akan dilakukan penghapusan (likwidasi), bahkan masih diiringi pula dengan ketentuan pengenaan Sangsi-Pidana bila kewajiban itu dilalaikan. Kondisi negara pada saat-saat itu menurut dia nyaris tak ada orang yang memiliki keberanian melalaikan apa yang diatur pemerintah, apalagi sudah ditetapkan di dalam perundang-undangan. Dengan kata lain, bila benar ke-2 persil ex Eigendom Verponding No. 986 dan No. 987 yang selama ini dikuasai instansi agraria tak bisa tidak, saat itu juga bisa dipastikan ASLI Grosse Acta dan Meetbrief sudah diserahkan oleh Pemilik-Asal atau ahliwarisnya dan ada ASLI bukti-bukti fisik dari surat-surat yang meneguhkan peristiwa penghapusan (likwidasi).

Ditanyakan lagi bagaimana kira-kira bila bukti-bukti yang disebutkan itu tidak dapat ditunjukan oleh Kakanwil ATR/BPN Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Angkotasan mengatakan, hal itu tak boleh tidak, karena menjadi kewajibannya menurut hukum pembuktian sesuai psl 1865 KUHPerdata yang juga diatur dalam psl 163 HIR/psl 283 RBg.

Dengan demikian, tambah dia lagi, bila terjadi seperti itu, sama artinya penguasaannya selama ini atas dalil tanah negara adalah perbuatan tanpa dasar atau tanpa alas hak yang dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan hak yang melekat pada ke-2 persil tanah itu, bahkan dapat disebut sebagai penguasaan sewenang-wenang dan melawan hukum. Hal itu berarti hak-hak dan sertifikat-sertifikat hak yang diterbitkan selama ini adalah dasar hak atau alas hak dan oleh karena itu cacat dan batal atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum, sekaligus merupakan fakta bahwa bantahannya terhadap klaim PT Maluku Membangun atas ke-2 persil tanah itu adalah bantahan yang tidak berdasar dan oleh karena itu patut dikesampingkan. Entah bila kasus ini diperiksa dan diadili pada lembaga peradilan atau pun dalam momentum proses hukum pada pada lain-lain instansi yang berwenang, termasuk pihak Kepolisian atau pun Ombudsman RI.[ Red ]

 

Kontributor by Munir Achmad
News Warta Publik