Bogor, Pakuan Pos – Geram dengan kasus hukum yang dihadapi hingga muncul dalam pemberitaan di sejumlah media, Kepala Desa (Kades) Tugu Jaya Mochamad Rifki Abdillah (MRA) meminta pendampingan ke Kantor Hukum Sembilan Bintang Dan Partner, selasa (07/12/2021).

MRA mendatangi kantor cabang Sembilan Bintang dan Partner di Jl. Achmad Adnawijaya No. 43 Kota Bogor, guna melimpahkan kuasa penuh pendampingan dan perlindungan hukum kepada tim Kantor Hukum Sembilan Bintang.

MRA dilaporkan oleh penggarap berinisial M & H melalui kuasa hukumnya Dodi Herman Fartodi ke Kepolisian Resor Bogor, dengan surat pengaduan masyarakat tertanggal 15 Juni 2021 lalu,

Rifki dimintai keterangan oleh penyelidik Polres Bogor pada hari jumat tanggal (03/12/2021) berdasarkan surat permintaan keterangan nomor B/3781/XI/2021/Reskrim, tanggal 25 November 2021.

Adapun permintaan keterangan tersebut perihal over alih garapan antara YC dengan MS, dengan obyek tanah yang berlokasi di Kampung Neglasari Rt 04 Rw. 04, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

“Benar Pak Kades Tugu Jaya telah datang ke kantor kami pada tanggal 07 Desember 2021, dalam rangka meminta bantuan dan perlindungan hukum serta telah menyerahkan kuasa atas kasus yang tengah dihadapinya sekarang. Dan saya turunkan 20 Pengacara untuk membantu kasusnya”, ujar Rd. Anggi Triana Ismail, S.H, Tim Kuasa Hukum Sembilan Bintang Law Office.

Menurut Anggi, pengadu si M dan si H melalui kuasa hukumnya dinilai terlalu dini, bahkan dianggapnya liar, karena terlalu banyak banyak memberikan statemen di media massa. Sehingga menyebabkan nama baik serta kehormatan kliennya tercemar dan kenyamananya terganggu.

Padahal, masih kata Anggi, penanganan kasus itu di Polres Bogor belum ada apa-apanya dan masih dalam proses permintaan keterangan dan penyelidikan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

“Artinya, masih belum ditemukan perbuatan atau peristiwa pidana didalamnya. Berangkat dari peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku, saya sangat menyesali tentang pemberitaan yang sudah tersebar dan terkesan liar. Kami tidak akan tinggal diam, kami akan hitung dari setiap perbuatan dan perlakuan yang sudah dilakukan oleh pihak pengadu M & H termasuk kuasanya, yang sudah merugikan Klien kami baik secara materil maupun immateril. Kami akan tegakan kebenaran atas fakta sejati perihal tanah garapan. Kami akan bongkar sosok yang memiliki peran vital atau aktor intelektual di dalam kasus yang dialami klien kami, tunggu dan lihat saja”, tegas Anggi. (Raden)