Tajur, Pakuan pos – Komisi III DPRD Kota Bogor meminta pemerintah mengkaji ulang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) Mal Boxies 123. Hal itu lantaran kemacetan di Jalan Raya Tajur semakin krodit seiring beroperasinya pusat perbelanjaan modern itu.

Ketua Komisi III Adityawarman Adil mengatakan, tak hanya soal Amdal Lalin yang harus dikaji ulang, namun harus ada pemeriksaan secara menyeluruh soal perizinan yang telah diterbitkan Pemkot Bogor. “Amdal Lalin mall Boxies itu harus dikaji ulang. Kami akan meminta data-data dari dinas untuk keseluruhan perizinan yang sudah diberikan. Apakah semuanya sudah sesuai dengan saran teknis dari masing-masing dinas, atau memang ada pelanggaran. Nanti semuanya akan diperiksa mendalam,” jelas Adit kepada wartawan, Kamis (16/1).

Menurut dia, saat ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, baik persoalan warga yang terdampak pembangunan, kemacetan dan lain sebagainya. Seharusnya, sambung dia, sebelum beroperasi efek-efek tersebut mesti diantisipasi.

“Semua keluhan warga harus diatasi oleh pihak mall Boxies dan permasalahan yang ada harus diselesaikan. Mereka usaha di Kota Bogor, jadi semua permasalahan harus dibereskan,” kata Adit.

Ia menegaskan bahwa sebelumnya Komisi III sudah melalukan berbagai upaya untuk menuntaskan permasalahan dengan warga sekitar. Di antaranya dengan memanggil dinas terkait dan pengelola Boxies. “Tapi memang kenyataannya tidak mudah untuk menangani persoalan di Boxies ini, ketika dipanggil saja mereka susah untuk datang dan kooperatif. Dalam waktu dekat akan diagendakan untuk sidak lagi,” tegasnya.

Sebelumnya, Walikota Bima Arya mengatakan bahwa ia telah menugaskan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor untuk melakukan observasi selama satu minggu kedepan mengecek dan mempelajari bangkitan lalu lintas.

“Saya instruksikan kepada Dishub untuk melakukan observasi lalu lintas serta penataan kawasan Tajur. Apakah diperlukan perluasan jalan. Apakah perlu lampu stopan, atau perlu pengaturan tata ruang,” ujar Bima kepada wartawan.

Kata dia, observasi tersebut bertujuan untuk mengecek beberapa titik kemacetan yang harus diantispasi di sepanjang jalan Tajur. “Boxies, Kuntum dan kedepan ada Transmart itu harus kita antispasi semuanya,” kata dia.

Bima menambahkan, secara tata ruang pembangunan mal tersebut memang diperbolehkan, tapi kalau menimbulkan kemacetan, amdal lalinnya harus betul-betul dikaji kembali.

“Amdal lalinnya kan dari Kementrian dan memang seperti itu aturannya,” ungkap Bima.

Lebih lanjut, Bima meminta observasi di lapangan dilakukan dengan full tim dari Dishub. Setelah itu, ia akan meminta rekomendasinya serta mempelajari peta situasi di lapangan seperti apa.

“Nanti saya akan minta rekomendasinya dari Dishub, mempelajari peta situasinya seperti apa, akses jalan yang diperlukan seperti apa, apakah perlu perubahan jalan atau perlu akses alternatif,” jelasnya. (FK)