Bogor, Pakuan pos – Adanya dugaan praktek pungutan liar (pungli) di bidang irigasi dan sumber daya air pada Dinas Bina marga dan pengairan Kabupaten Bogor, layak disoroti. Hal tersebut disambut baik oleh pengusaha asal Cisarua, Jonarudinnsyah, tidak dipungkirinya, ia kerap mendapat perlakuan seperti itu ketika mendapat paket pekerjaan dari Pemkab Bogor.

Dugaan Pungutan terhadap penyedia barang dan jasa tersebut, menurut Jonarudin, dilakukan pada pengambilan papan proyek dan buku tamu, di mana penyedia barang dan jasa dikenakan biaya sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) juta rupiah per paket, yang kedua adalah pada saat dilaksanakannya PLB dengan tim, di mana penyedia jasa diharuskan menyediakan dana yang tidak sedikit.

“Adanya perubahan administrasi berdasarkan hasil PLB yang terkesan sengaja diciptakan, untuk mendapatkan objekan dalam pembuatan administrasinya seperti shop drawing dan as built drawing hingga addendum, hingga biaya pencetakan buku kontrak yang membutuhkan biaya sekitar 3 (tiga) sampai 5 (lima) juta per paket. Selain itu, berbagai pungutan tersebut telah mengharuskan penyedia barang dan jasa untuk merogoh kocek lebih yang dalam lagi,” Ungkap Jonarudin.

Adanya dugaan pungutan tersebut mendapat tanggapan dari koordinator wilayah (Korwil) Aliansi Masyarakat penyelamat Bogor (AMPB), Ujang khamun. Dia menegaskan Perlu adanya penegakan hukum, instansi terkait diharapakan bisa turun dan mencari kebenaran atas adanya desas – desus tersebut.

“Undang – undang tentang pungli sudah jelas ada, kalau memang nantinya terbukti mengambil pungutan, maka akan terindikasi korupsi.Yang paling dikhawatirkan akan berakibat pada kualitas pembangunan, karena untuk membayar pungutan jelas ada biaya yang diambil, maka ujung – ujungnya akan merugikan masyarakat,” tegas Ujang Khamun.

Dia juga meminta kepada tim Saber pungli untuk bisa menelaah kebenarannya, karena hal ini disuarakan oleh rekanan yang jelas masyarakat juga. Kalau warga sudah mengeluhkan, maka wajiblah kiranya aparat terkait bisa memasukannya kedalam agenda kerja.

“Sudah sepantasnya jika tim saber pungli terjun menelaah dan mengkaji kebenaran dari desas – desus ini, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan nantinya,” harap dia.

Kepala dinas (Kadis) Pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) Kabupaten Bogor, Subiantoro sangat berhati – hati ketika mendengar adanya isu tersebut.

“Baik akan saya cek dahulu kebenarannya, dan saya sebagai kepala dinas harus arif tidak boleh menegur tanpa dasar yang kuat. Nanti Saya malu kalo dikick balik,” kata Subiantoro menjawab pesan singkat yang dikirimkan wartawan. (Abdan)