Bogor, Pakuan pos – Pandemi virus corona (Covid – 19) masih berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat kecil pada khususnya. Tidak sedikit masyarakat yang belum tersentuh bantuan apapun akibat dampak virus yang menjadi momok menakutkan bagi seluruh bangsa di dunia beberapa bulan terakhir hingga kini.

Ironisnya, hampir dua bulan ini, Pemerintah Pusat melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) melaksanakan proyek milyaran rupiah di Penangkaran Burung Elang Jawa sektor Loji Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Bogor, Jawa Barat.

Sebelumnya, beberapa bulan kebelakang, saat kegelisahan melanda masyarakat luas akibat wabah virus corona, Kementrian LHK, Dirjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, melalui Balai TNGHS melakukan sosialisasi terkait akan dilaksanakanya proyek pengembangan sejumlah sarana dan prasarana infrastuktur di area Taman Nasional Penangkaran Suaka Elang Jawa Loji, kepada perwakilan masyarakat melalui dua pemerintah desa, yakni Desa Cijeruk dan Desa Pasir Jaya di aula Kantor Desa Cijeruk. Forum tersebut terpantau cenderung tertutup.

Nilai proyek itu mencapai 12 Milyar Rupiah dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2020. Pembangunan meliputi peningkatan akses jalan, saluran drainase, gapura pintu masuk, bak sampah, mess karyawan, mess peneliti, gedung genset, gedung guest house, kandang dan gedung klinik. Pembangunan dilaksanakan oleh lima perusahaan penyedia jasa kontruksi pemenang lelang yang terdiri dari empat CV dan PT asal Sukabumi.

“Ini yang saya kerjain dari cv safa, bak sampah, ruang genset, mess karyawan, mess peneliti dan gerbang depan. Dananya dari APBN SBSN. Proyek yang saya kerjakan nilainya dua milyar. Yang mengerjakan lima perusahaan. Satu pt dan empat cv. Nama perusahaanya Safa, Ari, Ab, Insan Putra Mandiri dan Dnd. Masa penyelesaian pekerjaan saya selama 135 hari kalender. Kalau berapa nilai proyek perusahaan yang lain saya gak tau”, tutur Haji Dandan, yang mengaku ditunjuk oleh para pihak penyedia jasa kontruksi sebagai koordinator pelaksana proyek, kepada sejumlah awak media, di lokasi proyek, beberapa waktu lalu. Dandan mengaku, pekerjaanya molor sekitar satu bulan karena terkendala oleh permasalahan dengan warga Desa Pasir Jaya dan Desa Cijeruk. Kamis, (3/9/2020).

Menyikapi hal itu, Indra Surkana, salah satu aktivis dan pengamat sosial dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Republik yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat Cijeruk menilai bahwa proyek tersebut sangat tidak tepat dalam waktu pelaksanaanya. Terlebih dikondisi ekonomi negara yang saat ini sedang kembang kempis akibat pandemi covid 19. Menurutnya seharusnya pemerintah lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak pandemi yang hingga saat ini masih sangat banyak yang sama sekali belum mendapat bantuan apapun.

“Koq bisa bisanya pemerintah pusat tetap melaksanakan proyek raksasa yang nilainya lumayan fantastis ditengah jeritan masyarakatnya yang belum mendapat bantuan apapun. Sementara pemerintah pusat juga yang melarang seluruh pemerintah desa agar tidak menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur karena adanya covid. Coba kalau dana proyek itu dibagikan kepada masyarakat melalui bantuan sosial, saya yakin manfaatnya akan lebih besar dibandingkan dengan fungsi suaka elang itu”, katanya.

Indra juga menilai bahwa pengelola proyek kurang memberi sosialisasi pada tingkat bawah sehingga menimbulkan tidak adanya informasi yg meyeluruh terhadap berbagai aspek. Menurutnya juga, sangat tidak elok ditengah kondisi yg memprihatikan akibat pandemi covid 19, melakukan pembangunan infrastruktur yang tidak berbasis peningkatan secara ekonomi kerakyatan. Terlebih, tambah dia
daerah TNGSH adalah daerah sumber mata air, dan banyak tatanan kearipan lokal , hendaknya pembangunan melibatkan unsur kebudayaan dan tokoh budaya/kasepuhan.

Sebagai tambahan informasi, seperti dilansir pada pemberitaan situs resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko “Kementrian Keuangan dengan judul Kementrian Keuangan Kembangkan Inovasi Pembiayaan Proyek SBSN” salah seorang pejabat penting di Kementerian Keuangan dalam sebuah acara menjelaskan kepada para pejabat Satuan Kerja Pelaksana Proyek (SKPP) SBSN seluruh Indonesia bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara merupakan salah satu sumber dana APBN untuk pembiayaan proyek infrastruktur, selain sumber dana lain seperti pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, Rupiah Murni, penugasan BUMN serta KPBU.

Pembiayaan proyek SBSN dimulai tahun 2013, dan sampai 2018 telah mencapai Rp62,4 triliun.
Capaian pembangunan infrastruktur yang dibiayai SBSN menunjukkan perkembangan peran yang semakin besar setiap tahunnya.

Mekanisme pembiayaan proyek SBSN diatur dalam PP No. 56/2011, termasuk kriteria proyek yang dapat dibiayai serta mekanisme pengusulannya. Instrumen SBSN ini, yang dikenal dengan Project Financing Sukuk/ Sukuk Proyek, digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur secara earmarked. Sukuk Proyek memberikan manfaat dalam pembiayaan pembangunan nasional yang strategis secara lebih mandiri, dan mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja modal/investasi yang lebih produktif. Dengan instrumen yang ditawarkan utamanya kepada investor dalam negeri, ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai pembangunan proyek pemerintah. Namun tidak dalam kondisi yang terjadi saat ini. (R. Benz)