Laworo,News Warta Publik– Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Laode Hanafi mengatakan bahwa tahun 2019 Dishub Mubar akan kebagian 5 unit bus dari kementrian Perhubungan RI.Bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap daerah dalam mendukung kemajuan alat transportasi berbasis masal khususnya di perkotaan dan pedesaan.
“Saat ini Dishub Mubar baru memiliki Dua Unit Bus,Insya allah tahun 2019 ada tambahan 5 unit mobil bus dari Kementrian”,katanya saat di temui di Kantor Bupati Mubar,Kamis (4/10/2018).
Hanafi menyatakan bahwa dalam mendukung transportasi yang berkelanjutan,Pemda mubar telah menyiapkan fasilitas dengan membangun Halte di beberapa titik jalan Ringroad Laworo sebagai sarana pendukung transportasi angkutan perkotaan berbasis masal.
“Fasilitas pendukung sudah siap,makanya kita dapat tambahan”,jelasnya
Menurutnya Pembangunan sarana dan pengadaan alat transportasi berbasis masal tersebut merupakan salah satu strategi dalam mendukung program jangka panjang untuk meningkatkan aksesibilitas penggunaan angkutan umum, dan mengurangi pengguna angkutan pribadi.
“Jadi Kebijakan angkutan kota ini berbasis masal”,singkatnya.
Sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan program tersebut pihak Dishub juga telah menyusun jalur lintasan atau trayek angkutan dengan menggunakan dua koridor yaitu Koridor A dan Koridor B.
Untuk Koridor A, mulai dari tugu pesawat ke Tugu padi lewat Kecamatan Kusambi,masuk Desa guali terus lewat Desa lapokainse,Desa Lakawoghe,Desa Kasakamu,Desa lemoambo,Desa wakoila,Desa Waokuni lanjut Desa Waturampe Tembus Tiworo kemudian Putar balik di Tugu Padi.
Sementara Koridor B,Mulai dari Tugu Pesawat Masuk Desa Guali,Desa Maperaha Ke Desa Nihi,Desa Lafinde,Desa Wuna kemudian tembus Tugu Sarung,Belok kanan menuju Desa Ondoke,Langsung Desa Marobea,terus di Desa Wandoke dan langsung di Tugu Padi.
“Jadi jalur angkutan perkotaan ini Lewat jalan Ringroad di mualai dari titik nol di tugu pesawat sampai Tugu Padi,kemudian masing-masing putar kembali sesuai koridor yang telah di tentukan”, ujarnya.
Lebih lanjut Hanafi juga menyampaikan pihaknya akan terus mengupayakan pengadaan alat transportasi,baik itu melalui DAK maupun bantuan dari Kementrian.
Selain itu pihaknya juga membuka peluang bagi perusahaan swasta yang tertarik untuk berinvestasi.
“Kalau ada pihak Swasta yang tertarik melakukan infestasi kita terbuka”,terangnya.
Namun terlelas dari program tersebut,kata Hanafi,Kinerja Dishub juga menjadi tidak efektif ketika dasar hukum operasioanal angkutan perkotaan dan biaya retribusi belum jelas.
“Yang menjadi kendala adalah belum ada Perda sehingga belum ada sarana untuk mengutip biaya retribusi”,tukasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum, Setda Mubar, La Gandi, saat dikonfirmasikan soal ini, mengatakan perda izin trayek angkutan umum, saat ini tengah dibahas bersama DPRD Mubar.
“Betul, izin trayek angkutan umum masih sedang dibahas perdanya. Insya Allah, tahun ini, perda izin trayek itu sudah jadi,” jelasnya.[ Red ]
Kontributor by Laode Pialo
News Warta Publik
Ilustrasi google
