Diduga Mirip Bobong, KPK Diminta Usut Lagi Tanah Lokasi Bandara Emalamo Di Sanana Maluku Utara

0
344

Tajudin Duwila ( tengah ) bersama keluarga.

 

Maluku,News Warta Publik-NAda dugaan, didalam kemelut tanah lokasi Bandara Emalamo di Sanana Maluku Utara terselip kasus yang mirip saja dengan kasus tindak-pidana yang menyeret mantan Bupati Sula, Ahmad Hidayat Mus SE yang biasa disapa “AHM” menjadi tersangka bersama adiknya Zainal Mus, hingga akhirnya ditahan oleh Penyidik KPK pada hari Senin 2/7/2018 yang lalu, yaitu Pembebasan Lahan Fiktif untuk Bandara Bobong di Pulau Taliabu. Lagi pula dalam sidang Pemeriksaan Setempat terkait gugatan Bupati Sula Ahmad Hidayat Mus dahulu terhadap Tajudin Duwila Dkk selaku Pemilik Lahan di Pengadilan Negeri Labuha dahulu, entah alasan apa Hakim tidak memerintahkan untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata bilamana ada perbedaan luas tanah yang disengketakan. Gara-gara dugaan adanya kemiripan ini, KPK didesak agar segera melakukan pengusutan terhadap tanah lokasi Bandara Emalamo Sanana. Sebab menurut fakta yuiridis lahan ini hanya seluas 202.250 m2 dan yang belum pernah dibayarkan ganti-rugi hanya 196.250m2, akan tetapi AHM selaku Bupati dahulu dalam gugatannya terhadap Tajudin Duwilabersama Mardjun Umafagur Dkkdicantumkan luas lahannya 213.000 m2 berarti terdapat selisih 10.750 m2. Dikhawatirkan, di balik selisih luas lahan ini terselip kejahatan atau tindak-pidana lain apakah manipulasi keuangan negara/daerah atau bisa juga pencucian-uang (money laundry).

Desakan terhadap perlunya pengusutan KPK atas lahan lokasi Bandara Emalamo di Sanana Maluku Utara dikemukakan Koordinator Divisi Advokasi Hukum & HAM pada Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP) oleh Bansa Angkotasan, SH. Ditemui di Gedung Putih disamping Ambon Plaza Jln DR Sam Ratulangi, Rabu (31/10) lalu, Angkotasan mengatakan : “KPK mestinya proaktif tidak hanya fokus melihat peran AHM dalam  kasus pembebasan lahan fiktif untuk Bandara Bobong di Taliabu melainkan perlu melakukan pengembangan dengan pengusutan juga terhadap lahan lokasi Bandara Emalamo di Desa Wai Ipa Sanana. Sebab ketika menjabat Bupati dahulu, AHM dalam gugatannya terhadap pak Tajudin Duwila Dkk sebagai Pemilik-Lahan menyatakan luas lahan 213.000m2 padahal luas faktualnya hanya 202.250 m2 berarti terdapat selisih seluas 10.750 m2 atau lebih 1 hektar. Luas 202.250 m2 ini dikatakan faktual, karena angka ini bersumber dari hasil pengukuran langsung oleh Panitia Pengadaan Tanah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang dibentuk Bupati AHM sendiri yang diketuai Assisten I Sekda”. Dari indikasinya, tambah Angkotasan, ini bukan delik-aduan oleh karena itu mestinya  tanpa perlu menunggu adanya laporan atau pengaduan melainkan begitu mendengar informasinya KPK bisa langsung saja bertindak. Sebab bilamana luas faktual hanya 202.250m2 sedangkan dalam gugatannya AHM sebagai Bupati Sula saat itu malah mengaku 213.000 m2, sangat mungkin di balik selisih 10.750m2 terselip tindak pidana lain. Bisa saja, di balik selisih luas lahan ini ada kejahatan atau manipulasi lainnya, misalkan dalam pembangunan pagar-keliling dianggarkan seakan-akan luasnya 213.000 m2 padahal yang benar hanya 202.250m2, kata Angkotasan menambahkan.

Kebenaran perbedaan luas-lahan ini diakui Tajudin Duwila salah seorang Pemilik Lahan yang mengaku dirinya juga sekaligus sebagai “kuasa” dari lain-lain pemilik-lahan meliputi Marjun Umafagur, Zainudin Buamona, dan lain-lain. Saat dihubungi melalui ponselnya sore hari Minggu (4/11), Duwila yang sekarang menjabat Kasat Res Narkoba pada Polres Sula di Sanana ini dengan nada lantang mengatakan : “oh, iya benar, luas lahan yang sebenarnya 202.250 m2 dan dari luas itu 6.000m2 menurut pemilik-lahannya dahulu sudah dibayarkan Ganti-Rugi. Tetapi pada waktu kami digugat oleh Bupati AHM tahun 2013 lalu di PN Labuha, dalam posita gugatan disebut luasnya 213.000 m2. Padahal luas 202.250m2 itu adalah hasil pengukuran resmi oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Sula yang dibentuk dengan keputusan Bupati AHM sendiri diketuai Assisten I Sekda Surya Dharma Umatjina SIP, disaksikan pihak DPRD dan Polres ber

sama Kepala Desa Wai Ipa dan Kepala Desa Umaloya, dan hasilnya sudah dituangkan dalam Berita-Acara”.

Lebih lanjut mantan Kapolsek Namlea di Kabupaten Buru Maluku ini menuturkan, selain disaksikan unsur DPRD dan Polres bersama ke-2 Kepala Desa, maka pengukuran itu dilakukan Kepala Kantor Agraria Sanana, Hi Razak, menggunakan alat Theudolit, sedangkan para Pemilik-Lahan dihadirkan menempati lahannya masing-masing dan saling menjadi Saksi-Batas satu sama yang lain. Hasil pengukuran ini sudah dituangkan dalam sebuah Berita-Acara, sedangkan kepada masing-masing Pemilik-Lahan diberikan Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Kepala Desa mengikuti format yang diberikan oleh Kantor Agraria setempat. Bahkan, tambah Duwila lagi, hasil pengukuran ini, pada bulan Juli 2010 lalu telah disampaikan melalui surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula kepada Menteri Perhubungan RI di Jakarta. Surat itu, tandasnya, ditandatangani Sekda Drs Arman Sangaji atas nama Bupati berisi Usulan Pembayaran Ganti-Rugi bagi Duwila Dkk. Hanya tidak direalisasi sampai sekarang gara-gara pada bulan Desember 2010 AHM selaku Bupati secara terpisah menyurati Dirjen Perhubungan Udara dengan menyatakan Bandara Emalamo sejak tahun 2003 telah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.

Mengakhiri pembicaraan Duwila menyatakan sependapat apabila Lembaga Study Kebijakan Publik (eLSKaP) mendesak KPK melakukan pengusutan jangan-jangan di balik kemelut lahan Bandara Emalamo ini terselip kasus-kasus kejahatan atau manipulasi lainnya. Sebab pada akhirnya dia juga bisa memahami, adanya perbedaan luas antara pengakuan AHM dalam dalil gugatannya dibanding luas lahan Bandara Emalamo secara faktual, boleh jadi di balik perbedaan itu ada terselip  kejahatan manipulasi lainnya yang hanya bisa terungkap bilamana dilakukan pengusutan. Apalagi, tambahnya, ketika sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Hakim PN Labuha yang turun saat itu tidak memerintahkan untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas padahal dalil AHM dalam posita gugatannya mengenai luas 213.000m2 sudah ditolak dalam bantahannya bahwa luas faktual justru hanya 202.250m2 berarti ada perbedaan yang harus dipastikan mana yang benar.[ Red ]

 

Kontributor by Munir Achmad
News Warta Publik