Megamendung, Pakuan pos – Pusat kegiatan masyarakat (PKBM) saat ini tengah menjadi sorotan publik, dari keterangan ketua Forum PKBM Kabupaten Bogor, Budiantoro, Dinas pendidikan Kabupaten Bogor telah menerima laporan dari Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) terkait adanya dugaan jumlah mark up Warga belajar (WB) di beberapa PKBM yang ada di Kabupaten Bogor.

“Ada LSM yang melapor terkait dengan jumlah WB, dan saat ini Dinas pendidikan sedang melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait laporan tersebut,” katanya. Jumat, (3/7/2020)

Dia juga menjelaskan, jika ada satu PKBM yang memilki jumlah siswa lebih dari 300 itu sangat memungkinkan, karena PKBM menampung warga yang tidak tercover oleh pendidikan formal.

“Bisa saja jika WB disalah satu PKBM lebih dari segitu, karena memang menampung warga yang tidak bersekolah di lembaga formal,” jelas Budi.

Terkait aturan, mekanisme dan jumlah WB. Sambung Budi, bisa dilihat atau langsung ditanyakan ke dinas pendidikan. Selain itu keabsahan WB tidak harus dibuktikan dengan KTP dan Kartu keluarga,yang pasti bisa dilihat dari ijazah yang bersangkutan.

“Tidak harus dibuktikan dengan KTP atau KK tapi bisa dilihat dari ijazah akhir WB tersebut,” paparnya.

Beberapa PKBM seolah enggan dimintai komentar terkait jumlah WB, seperti yang terjadi di PKBM Prima Lestari Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung, tempat belajar warga tersebut digembok dan kosong, bahkan ketua PKBM Prima lestari Dedi, enggan memberikan jawaban ketika dihubungi lewat pesan singkat WA dan sambungan telpon.

Hal itu mendapat reaksi dari komunitas Pepeling, lewat ketua bidang pendidikannya, Iwan menegaskan seharusnya Pengelola PKBM tersebut bisa memberikan informasi,dan bersifat terbuka.

“Seharusnya Pengelola PKBM bisa memberikan informasi terkait lembaga pendidikan yang dikelolanya, kalau terkesan tertutup begitu malah akan menimbulkan spekulasi yang membingungkan,”tegas Iwan. (Abdan)