Bogor, Pakuan pos – Isu soal pemangkasan pokok pikiran (Pokir) kembali bergulir, seiring dengan belum balance-nya antara pendapatan dan pengeluaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Hal tersebut pun kembali mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PPP DPRD, Zaenul Mutaqin. Menurutnya, pokir merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dewan saat melaksanakan reses, dan hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang Undang MD3.

“Sudah menjadi kewajiban DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat, dan kami menyampaikan ke pemerintah dalam bentuk pokir. Sekarang kita berbicara bukan soal dihilangkan atau dipangkas, tapi berbicara proporsional. Pokir ini aspirasi warga di bidang infrastruktur yang tak tersalurkan dalam Musrenbang. Misalnya ada pemangkasan Rp200 juta untuk infrastruktur, sedangkan kebutuhan Rp500 juta ya takkan cukup,” ungkap Zaenul kepada wartawan di Gedung DPRD, Selasa (22/10).

Menurut Zaenul, pokir sendiri tidak pernah dikerjakan oleh dewan, melainkan dieksekusi oleh dinas terkait. Sebab, anggota DPRD dalam hal ini hanya menggunakan hak budjeting. “Kalau disesuaikan dengan kemampuan APBD nggak masalah. Tapi penyesuaian bukan berarti pemangkasan,” katanya.

Apalagi, kata Zaenul, bila pokir sampai dihilangkan, anggota DPRD ke depan tak perlu melakukan reses. “Dalam reses, masyarakat mengeluh karena aspirasinya tak tersalurkan dalam Musrenbang, sebagai anggota dewan kita wajib menampungnya,” bebernya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya mengatakan bahwa pokir tidak perlu dipangkas, tetapi lebih baik dihilangkan apabila tak menabrak regulasi. Namun, dengan catatan bahwa tidak boleh terjadi Silpa setiap tahunnya.

“Kalau masih ada Silpa di atas Rp200 miliar sampai Rp300 miliar, artinya ada program yang tak terukur dan tak terencana dengan baik,” katanya.

Atty menegaskan, apabila aspirasi pokir yang benar-benar mendesak, kemudian dipangkas tanpa menghitung dampak yang akan terjadi, otomatis hal itu harus bisa dipertanggungjawabkan.
“Masyarakat banyak berharap aspirasinya bisa terealisasi melalui aspirasi dewan,” ucapnya.

Atty menyatakan bahwa pemerintah seharusnya berpikir keras untuk menambah potensi PAD dan mencegah kebocoran, agar defisit tak selalu terjadi. “Kalau mau uji petik secara independen saja,” singkatnya.

Lebih lanjut, kata Atty, apabila APBD mau tepat sasaran, semua pihak harus bisa bekerjasama dalam hal pengawasan. “APBD adalah uang rakyat yang semestinya harua dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tukasnya. (FK)