Bogor, Pakuan pos – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor mengambil dokumen penyelenggaraan program Sekolah Ibu pada 68 kelurahan di enam kecamatan, rupanya mendapat sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali Komisi IV DPRD Kota Hujan.

Ketua Komisi IV, Ence Setiawan mengatakan bahwa langkah Korp Adhyaksa mengumpulkan berkas penyelenggaraan Sekolah Ibu, disinyalir lantaran adanya kesalahan dari sisi teknis. “Seharusnya kebijakan apapun, khususnya yang menggunakan APBD. Mestinya sebelum ada aturan yang mengikat, jangan dulu dilaksanakan, ujungnya bisa bermasalah,” ujarnya kepada wartawan, Senin (16/3).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa saat Sekolah Ibu digulirkan serentak di 68 kelurahan saat 2018 lalu, Fraksi PDI Perjuangan dengan tegas menolak program itu digulirkan. Lantaran kegiatan itu dinilai tak menyentuh langsung kepada masyarakat. Selain belum adanya aturan yang mengikat. “Sudah jelas saat itu kami menolak. Kami sangat menyayangkan dengan adanya hal ini,” tegasnya.

Ence juga menyatakan bahwa Komisi IV bakal kooperatif apabila kejaksaan membutuhkan keterangan dewan. “Ya, kalau kejaksaan memanggil itu kan hak mereka. Kita sih siap saja. Kami berharap ke depan pemerintah mesti melakukan kajian matang, sebelum mengeksekusi program,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Rommy Prasetya meminta kejaksaan mengusut tuntas masalah tersebut, apabila di dalamnya memang terjadi pelanggaran aturan. “Ya, saya mengapresiasi langkah kejari. Sekarang tinggal tunggu perkembangannya saja, dan mesti mengedepankan azas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Iapun meminta kejaksaan serius dan tidak tebang pilih dalam menggungkap setiap permasalahan hukum yang ada di Kota Bogor. “Intinya kejaksaan jangan sampai tebang pilih soal apapun,” katanya.

Sebelumnya, Kejari Kota Bogor rupanya tengah membidik program Sekolah Ibu yang digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sejak 2017 silam. Pasalnya, pada pekan lalu Korp Adhyaksa telah mengambil dokumen terkait kegiatan tersebut. Terakhir, mereka mengambil berkas pada seluruh kelurahan di Kecamatan Bogor Timur dan Selatan.

Saat dikonfirmasi perihal tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha enggan berkomentar banyak perihal tersebut. “Saya belum bisa komentar banyak soal itu,” ujarnya kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Kendati demikian, Cakra pun tidak membantah terkait informasi tersebut. “Ya, lihat saja nanti perkembangannya akan seperti apa,” ungkap Cakra.

Seperti diketahui, Pemkot Bogor sendiri memulai program Sekolah Ibu pada 2017 di dua kelurahan dengan anggaran Rp200 juta lebih. Pelaksanaan Sekolah Ibu dilakukan di aula-aula Kelurahan di Kota Bogor. Kegiatan dilakukan dalam dua kali seminggu selama kurang lebih tiga bulan dengan mengikuti 19 modul dan 20 kali pertemuan.

Pada 2018, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp4,8 miliar. Sementara di 2019 angkanya naik menjadi Rp10,2 miliar. Program tersebut saat 2018 lalu sempat berpolemik lantaran dinilai oleh DPRD tidak terlalu menyentuh kepada masyarakat. Pemerintah sendiri akhirnya menerbitkan regulasi melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Sekolah Ibu, yang ditetapkan pada 28 Januari 2019. (FK)