Kota Bogor, Pakuan pos – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersama DPRD telah memploting anggaran senilai Rp4,5 miliar di APBD 2020. Dana tersebut diperuntukan untuk menebus ijazah siswa SMA/SMK, baik swasta maupun negeri yang ditahan pihak sekolah lantaran si murid masih memiliki tunggakan administrasi.

“Anggarannya sudah ada. Nilainya sebesar Rp4,5 miliar. Selain untuk menebus ijazah, dana itu juga untuk membayar BPJS warga Kota Bogor yang tertunggak,” ujar Ketua Komisi IV DPRD, Ence Setiawan kepada wartawan, Senin (6/1).

Kendati demikian, kata Ence, hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak-juknis) terkait syarat teknis penggunaan dana tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwali). “Kami masih tunggu perwali-nya. Komisi IV pun terus mendorong agar regulasinya segera dibuat,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya mengatakan, kendati juklak juknis terkait regulasi tersebut belum diterbitkan, namun masyarakat yang ijazahnya tertahan dan mempunyai tunggakan BPJS kelas 3 mandiri yang akan dimutasi ke PBI disarankan segera mempersiapkan fotocopy KK, KTP, bukti tunggakan, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), BPJS dan surat pernyataan. “Itu untuk BPJS. Bila untuk ijazah, data siswa, kartu SPP, KTP wali murid, KK dan SKTM,” kata Atty.

Iapun menyarankan pemerintah memprioritaskan untuk mengcover tunggakan BPJS kelas 3 mandiri, khususnya bagi warga miskin (gakin) atau masyarakat berpenghasilan rendah (mbr). “Begitupun dengan ijazah. Prioritaskan gakin atau mbr,” katanya.

Lebih lanjut, ia berharap agar persyaratan bagi warga penunggak BPJS dan yang ijazahnya tertahan tidak terlalu memberatkan. “Ya, mudah-mudahan syarat administrasi yang saya sebutkan di atas, tidak jauh dari isi perwali nantinya,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, maraknya aduan masyarakat yang masuk ke DPRD Kota Bogor tentang penahanan ijazah siswa yang menunggak SPP, rupanya membuat gerah wakil rakyat. Alhasil, legislator yang duduk di Komisi IV pun berupaya sekuat tenaga agar APBD dapat mengintervensi permasalahan tersebut.

Bak gayung bersambut, keinginan tersebut semakin dekat dengan realisasi. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mendapat dana bantuan bagi hasil dari Provinsi Jawa Barat, yang bakal dialokasikan untuk membantu warga yang ijazahnya ditahan sekolah.

Diketahui, dalam APBD 2020 yang telah disetujui Gubernur Jawa Barat, terdapat kurang lebih Rp35,5 miliar dijatah untuk Kota Bogor, yang mana sudah termasuk anggaran penebusan ijazah warga dan mengcover pembiayaan BPJS. (FK)