Jakarta, Pakuan pos – Dilantiknya dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) yang baru diharapkan dapat memberikan arah yang baru bagi dunia pendidikan. Dirjen GTK sendiri merupakan badan yang menaungi segala urusan guru dan tenaga kependidikan. Setidaknya, ada beberapa hal Pekerjaan yang seharusnya segera dijalankan oleh Dirjen GTK yang baru, yakni persoalan Merdeka Belajar, Kesetaraan Guru Ekskul, dan Maraknya Korupsi Dana Bos yang kini lebih banyak dilakukan di dalam lingkungan sekolah.

Merdeka Belajar sebetulnya bukan hal baru bagi penggiat pendidikan, karena Merdeka Belajar merupakan sebuah penjabaran dari konsep pembelajaran yang di design oleh Paolo Freire, seorang designer dalam dunia pendidikan. Pemikirannya banyak mempengaruhi system pendidikan di dunia, salah satunya adalah konsep pendidikan yang membebaskan.

Konsep pendidikan yang membebaskan merupakan sebuah proses penyadaran yang inheren, yang kemudian menjadi inti serta hakikat dari tujuan dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Sehingga, untuk mewujudkannya, kebijakan pendidikan yang deskriptif diharapkan bergeser kea rah pendidikan yang dialogis, komunikatif, dan transformative, agar pendidikan tidak dirasakan sebagai proses pembelengguan siswa yang terjadi di dalam kelas-kelas. Pendidikan yang membebaskan inilah yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan pada diri siswa, baik dalam kualitas berfikir, kualitas pribadi, kualitas social, kualitas kemandirian, maupun kualitas kemasyarakatannya.

Dari pemikiran freire tersebut, kemungkinan Nadiem ingin mebawa ruh pendidikan yang membebaskan terebut dan memodifikasinya dalam kebijakan Merdeka Belajar, sehingga akhirnya pendidikan harus membebaskan siswa dari kebelengguan belajar yang selama ini terjadi. Siswa harus diberi kemerdekaan untuk lebih berkembang dan menyinergikan keilmuannya dengan keilmuan lain yang berbeda.

Oleh karena itu, menurut hemat saya, seharusnya arus perubahan tersebut membawa angin segar bagi perkembangan siswa, Karena selama ini, pendidikan dianggap membelenggu potensi, bakat dan kompetensi siswa di dalam ruang-ruang kelas.

Sayangnya, setiap kali kementrian pendidikan dan kebudayaan berganti kepemimpinan, seolah-olah semua instrument didalamnya pun harus dibangun kembali dari awal. Padahal, semua yang seharusnya dapat mendukung perubahan itu telah ada sejak lama. Hal ini dikarenakan tidak adanya perhatian yang linear didalamnya.

Misal, untuk mendukung proses Merdeka Belajar, dalam pendidikan telah dikenal kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul merupakan kegiatan yang sangat efisien dalam membentuk dan mengembangkan potensi, bakat dan kompetensi siswa, siswa dapat memilih kegiatan yang siswa suka, siswa dapat belajar optimal di luar kelas, mengembangkan bakat dan potensi mereka hingga berprestasi, hanya saja, guru ekskul selama ini memang tidak kurang diperhatikan sama sekali. Sehingga, hilangnya perhatian tersebut membuat kebijakan Merdeka Belajar menjadi, lagi-lagi, tidak menyeluruh, tidak linear.

Kegiatan ekskul pun dalam Permendikbud 62 tahun 2014 tentang Kegiatan ekstrakuirikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada pasal 2 pun telah menjelaskan bahwa kegiatan ekskul di sekolah bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian siswa secara optimal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dengan tujuan kegiatan ekskul yang seperti itu, seharusnya kegiatan ekskul di sekolah menjadi salah satu kendaraan untuk menuju Merdeka Belajar yang di cita-citakan oleh Nadiem selaku Menteri Pendidikan. Karena ekskul menjadi sebuah sarana untuk menciptakan tujuan dari pendidikan yang membebaskan, yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan pada diri siswa, baik dalam kualitas berfikir, kualitas pribadi, kualitas social, kualitas kemandirian, maupun kualitas kemasyarakatannya.

Ketidakpastian akan status guru ekskul, menjadi salah satu titik utama terjadinya korupsi dana BOS, karena pada prakteknya, kegiatan-kegiatan ekskul lebih banyak di danai oleh komite ataupun oleh orangtua siswa. Dana-dana itu dipungut dengan beragam alasan, yang salah satunya adalah dana bos tidak ada untuk kegiatan ekskul, dan alasan lainnya adalah dana bos sangat minim untuk kegiatan ekskul di sekolah, sehingga harus memungut dana dari orangtua yang anaknya ikut ekskul, padahal dana BOS jika dihitung sesuai dengan Juknis BOS, seharusnya ekskul mendapatkan persetase pengelolaan dana BOS.

Oleh sebab itulah, kemudian ekskul yang seharusnya memberikan sebuah prestasi diluar sekolah, mengembangkan potensi dan bakat serta kompetensi siswa, menjadi beban bagi siswa dan orangtua siswa. Sehingga ekskul banyak ditinggalkan. Yang pada akhirnya, siswa tidak berprestasi di luar kelas, pun tidak pula di dalam kelas.

Potensi korupsi dana BOS mengatasnamakan ekskul dalam laporan keuangan sekolah sangat besar, yang dikarenakan tidak jelasnya status guru ekskul, belum lagi gaji guru ekskul yang tidak pasti. Padahal, kompetensi guru ekskul sangatlah professional. Misalkan saja guru karate di sekolah, sebagian besar mereka tumbuh dari Forum Olahraga Karate Indonesia (FORKI), guru ekskul drumband sebagian besar merupakan lulusan dari tim-tim marchingband tingkat nasional dan juga terdata dalam Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) yang juga tercatat sevagai cabor KONI.

Oleh karena itu, kepastian atas status guru ekskul menjadi salh satu kunci untuk meminimalisir massifnya korupsi dana bos di sekolah, agar terciptanya sebuah system Merdeka dalam belajar seperti yang di cita-citakan dalam system pendidikan Indonesia.

Adri Zulpianto
Direktur Lembaga Kajian dan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Kaki Publik)

Koord. Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA)