Pakuan pos – Menyikap soal Pemberitaan pada tanggal 17 Mei 2020 yang tayang di

1.MGS TV dengan judul “Kelaparan Satu Keluarga Makan Terigu”

2. Miris, Satu Keluarga Kelaparan di Cipicung, Kades Kemana ? intelmediabogorraya

3. Portal berita bogorchannel
4. Portal berita hariansederhana

Peristiwa dugaan kelaparan yang berlokasi di Kampung Totopong Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, Saya Bagus Harianto Ketua Divisi Advokasi Hukum PWI Kota Bogor menegaskan bahwa :

Di dalam dunia pers dikenal ada 2 (dua) istilah yakni : Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers “UU PERS”

1. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

2. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil dalam hal ini oleh Pihak Muspika Cijeruk (Kecamatan, Kapolsek Dan Koramil) atau pembaca lainnya apabila terjadi kekeliruan pemberitaan yang menimbulkan kerugian atau merasa tercemarkan.

Dalam kasus ini, dengan merujuk pada isi berita dari MGS TV, Bogorchannel dan portal berita harianasederhana tersebut jika Pihak Muspika Cijeruk yang merasa pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan tersebut, maka Pihak Muspika Cijeruk memiliki Hak Jawab dan Hak Koreksi untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

Namun apa yang dilakukan Pihak Muspika Cijeruk justru melakukan klarifikasi sepihak dengan mengundang wartawan lain dan tidak mengundang wartawan yang memberitakan. Bahkan narasi yang keluar adalah bahwa berita yang dibuat oleh wartawan MGS TV dan berita lainnya dianggap Hoax.

Bahkan jika merujuk dari video klarifikasi yg dibuat terlihat jelas salah seorang staf dengan kamera mengarahkan pertanyaan yang harus dijawab sesuai dg asumsinya sendiri.

Jelas cara ini bukanlah cara yang tepat dalam melakukan hak jawab dan hak koreksi. Bahkan klarifikasi sepihak ini memicu ketidakharmonisan antar media.

Demikian press release dari saya, sebagai ketua advokasi bidang hukum pwi kota bogor.

Divisi Bidang Hukum PWI Kota Bogor
Bagus Harianto