Bogor, Pakuan pos – Anggaran belanja persediaan pokok untuk Sekretariat DPRD Kota Bogor, menjadi sorotan. Pasalnya, nominal untuk pembelian kopi mencapai Rp130 juta pertahun. Angka itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang diunggah dalam kanal transparansi website kotabogor.go.id.

Secara keseluruhan dana belanja bahan persediaan makanan DPRD Kota Bogor mencapai Rp424.625.000, dan Rp130 juta di antaranya untuk belanja kopi. Selain itu juga tertera anggaran pembelian kopi kemasan atau mix sachet sebesar Rp18 juta, gula Rp34,4 juta, gula kemasan Rp16,5 juta dan gula rendah kalori Rp1,425 juta.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana mengatakan bahwa nominal pada anggaran tersebut baru sebatas rancangan anggaran, sebelum dilakukannya penyesuaian anggaran. “Setahu saya itu bukan hasil akhir dari APBD. Angka itu muncul saat anggaran kita masih defisit Rp180 miliar,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (19/12) malam.

Sementara itu, Sekretaris DPRD, Borus Derurasman menyatakan bahwa anggaran tersebut adalah untuk belanja pertahun, yang diperuntukan untuk menjamu masyarakat dan anggota DPRD dari daerah lain saat berkunjung ke kantor dewan Kota Bogor. Selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan konsumsi saat rapat kerja antara legislator dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kan kita sama-sama tahu. Kalau sehari saja masyarakat atau tamu dari daerah lain yang datang ke dewan kadang-kadang bisa mencapai 100 orang. Tak mungkin kan ada kunjungan dari daerah lain kita tolak, dan tidak mungkin juga ada yang datang tak disuguhkan apapun,” jelas Boris.

Boris menjelaskan, hari kerja DPRD dalam setahun adalah 240 hari. Bahkan, terkadang saat hari libur ada masyarakat yang datang ke kantor wakil rakyat untuk menyalurkan aspirasinya. “Setahun 240 hari kerja, kalau rata-rata kedatangan tamu 50 sampai 100 sudah berapa itu. Kan tidak mungkin ada tamu, kita pesan kopi diluar,” katanya.

Sebelumnya, Walikota Bogor Bima Arya mengatakan, semua kegiatan dalam Rancangan APBD 2020 sudah bisa diakses pada website Pemkot Bogor, sehingga dana Rp2,5 triliun. Pada APBD tahun depan bisa terserap maksimal dan mendapat pengawasan ketat dari masyarakat.

Bima mengklaim bahwa hal ini dilakukan untuk menguatkan tradisi transparansi anggaran yang sudah berjalan pada periode pertama dibawah kepemimpinannya.

“Memang RAPB-nya masih proses evaluasi di gubernur Jawa Barat, tapi dalam hitungan hari akan disahkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/12).

Warga Kota Bogor sudah bisa mengakses portal transparansi RAPBD 2020, dengan semua kegiatan busa dilihat, diawasi dan dikritisi. “Setelah itu, silahkan sampaikan, bisa melalui medsos atau Si Badra, ketika ada yang ingin ditanyakan. Jadi ASN pelaksana kegiatan, tidak main-main,” katanya.

Menurut dia, pada APBD 2020 didominasi oleh Belanja Langsung sebanyak 55 persen. Penghematan dan pengurangan dilakukan di pos kegiatan seperti perjalanan dinas atau pameran. “Ada pengurangan disitu. Kita ingin yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” jelasnya. (FK)