Bogor, Pakuan pos – Setelah dilakukan perundingan Bipartit dan Tripartite, para karyawan berjumlah sekitar 26 orang kembali melakukan konsultasi hukum kepada YSK , dimana perundingan antara karyawan dengan perusahaan PT. Monysaga Prima tidak terjadi kesepakatan dalam proses penyelesaian hak-hak para karyawan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Hak-hak karyawan tersebut yaitu hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu berupa pesangon, pembayaran sisa cuti, uang masa kerja, sisa THR yang belum dilunasi,biaya pengobatan, biaya HMT yang belum dibayar, biaya asuransi karyawan bahkan semua karyawan harus diberikan verklaring.

Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan dikarenakan perusahaan mengalami kerugian dan/atau bangkrut, akan tetapi syarat-syarat pernyataan kebangkrutan PT. Monysaga Prima tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Sehingga atas tidak terpenuhinya syarat-syaray kebangkrut, Pasal 164 ayat (3) Undangan-Undang ketenagakerjaan berlaku sehingga PT. Monysaga Prima harus membayar Pesangon dan/atau uang penghargaan sebanyak dua kali liapat, dikarenakan perusahaan melakukan efisiensi dan bahkan penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19) sebagai bencana nasioanal, TIDAK bisa menjadi legitimasi force majeure untuk membatalkan perjanjian hukum maupun kontrak. Pasalnya Covid 19 tidak datang secara tiba-tiba, seperti halnya gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya, yang langsung hancur begitu, tapi merupakan gradual dan sebenarnya bisa diantisipasi, kemudian bisa melakukan proteksi, dan sebagainya walaupun tidak ada jaminan orang/badan hukum terkena dampak. Para pihak maupun objek perjanjiannya tidak serta merta hilang /berubah, seperti halnya yang terjadi dalam bencana alam. Atas dasar itu pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan alasan force majeure untuk membatalkan kontrak. Hal yang bisa dilakukan terkait perjanjian hukum atau kontrak disituasi bencana nasional non alam ini adalah renegosiasi. Para pihak bisa melakukan renegosiasi dan itu termasuk dalam kebebasan kontrak, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebab Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.

Perwakilan dari 26 karyawan yang di PHK yang bernama Bapak Yusak dan Bapak Ricardo menyampaikan “Permasalahan kami belum ada kejelasan penyelesaiannya sehingga kami akan melakukan upaya hukum di Pengadilan Hubungan Industrial”.

“Perkara ini adalah pengaduan oleh 26 karyawan yang di PHK oleh PT. Monysaga Prima namun dalam proses pemutusan hubungan kerja tersebut, hak-hak para karyawan sebagai pekerja tidak didapatkan sebagaimana peraturan yang berlaku. Atas hal tersebut kami menyayangkan sikap dari perusaan yang mengabaikan kewajibannya sebagaimana dalam peraturan yang berlaku maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum”. Ujar Sugeng Teguh Santoso ketua Yayasan Satu Keadilan.

Siaran pers
24 Agustus 2020